PEKALONGAN - Mendasari atas jawaban Keberatan Informasi Publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Kota Pekalongan cq Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Nomor : 005/401 tanggal 19 Agustus 2019.
Teamsus Tipikor GNPK-RI Zona I akan melakukan gugatan di Komisi Infirmasi atas jawaban keberatan Informasi Publik yang diminta oleh Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia di PPID Kota Pekalongan.
Masyarakat berhak untuk mendapatkan Informasi Publik yang dijamin dalam pasal 9 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN jo Pasal 41 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara jo Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi No.01 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Sekretaris Teamsus Tioikor GNPK-RI Zona I , A Hendri Setywan AMd mengatakan," Mendasari jawaban PPID Kota Pekalongan yang belum bisa memenuhi permintaan informasi publik,dan mengacu Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka diajukan Surat Keberatan Informasi Publik," Katanya. Selasa (27/08/2019).
Ia menjelaakan," Jawaban atas Keberatan Informasi Publik tersebut dapat di sampaikan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak surat keberatan informasi publik diterima,selanjutnya apabila tidak dijawab dan/atau namun sebagian Informasi tidak diberikan dan/atau jawaban tidak sesuai informasi yang diperlukan sehingga tidak memuasakan maka akan kami ajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah," Jelas Hendry.
Bahwa Teamsus Tipikor Zona I segera menindak lanjuti jawaban Sekda selaku atasan PPID Kota Pekalongan menyatakan bahwa Informasi yang kami minta itu bukanlah Informasi Publik dan merupakan Informasi yang dikecualikan," Pungkas Hendry. * (rdk/hg)
