AnalisaRiau.com (Lampung)- Pekan lalu, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Lampung sempat dihebohkan dengan beredarnya foto syur yang menyita perhatian masyarakat luas di media sosial (medsos).
Diduga dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), di salah satu satuan kerja (satker) di Kabupaten Pesisir Barat.
Foto bugil yang beredar di salah satu media sosial tersebut besar dugaan dilakukan oleh Vi, Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan di Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Pesisir Barat.
Namun hingga saat ini, aparat penegak hukum nampaknya hanya berdiam diri menyikapi persoalan yang ‘memukul’ kalangan PNS di negeri para Sai Batin dan para ulama tersebut.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris BLHKP Imam Sahbudin mengaku belum mengetahui beredarnya foto oknum di satkernya yang berfoto syur.
"Saya belum mengetahui persoalan tersebut, baru hari ini saya tahu. Yang jelas, ya tidak etis jika benar foto itu dilakukan oleh seorang PNS, jika foto tersebut beredar di media sosial, ya bagaimana moral oknum pegawai tersebut," ujarnya, Kamis (2/2/2017).
Lanjutnya, terkait persoalan ini, adalah tugas Inspektorat untuk mencari data dan menyampaikan kepada pimpinan."Jadi selanjutnya, tergantung atasan, akan memberi konsekwensi apa kepada oknum PNS tersebut,"terangnya.
Sementara, Edy Muhtar, Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat mengatakan, pihaknya belum melakukan tindakan karena sudah ditangani oleh pihak penegak hukum, yakni kepolisian.
"Kami belum dapat melakukan tindakan, kasus ini sudah ditangani Polda, kami menunggu hasil keputusan dari Polda hingga kita dapat melakukan tindakan. Jika persoalan ini telah sampai ke pidana sanksi berujung pada pemecatan," tegasnya.
Terpisah, H. Al Muhdar Sekretaris Lembaga Pengawasan Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Barat, meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada oknum pegawai tersebut, apabila benar terbukti bersalah.
"Pemerintah daerah harus cepat melakukan tindakan, terkait beredarnya foto syur yang diduga dilakukan oleh oknum PNS, pemerintah jangan tutup mata dan terkesan acuh terhadap persoalan tersebut,"tandasnya.
Kejadian ini, lanjut dia, sangat memalukan. Apalagi ini diduga dilakukan oleh oknum PNS yang bertugas di Kabupaten Pesisir Barat.
"Jadi, harus secepatnya diselesaikan, jika tidak kemungkinan besar akan terulang lagi, jangan dibiarkan tindakan PNS seperti itu, akan membuat buruk citra PNS di Pesibar," ujar Al Muhdar.
(RKc)