ROKAN HILIR - Sebagai seorang Bupati, Afrizal Sintong telah menepati janji politiknya dengan merealisasikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp250 ribu tiap bulan per Kepala Keluarga (KK). Warga yang berhak menerima bantuan mendapatkan Rp. 1 juta untuk empat bulan pada tahun 2022 ini. Namun, terdapat aduan dari masyarakat yang menyebutkan bahkan penerima bantuan banyak yang tidak tepat sasaran.
Menyikapi aduan tersebut, Bupati langsung melakukan evaluasi terhadap penyaluran BLT tersebut dengan mengumpulkan seluruh petugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Gedung Misran Rais Kamis (29/12/2022) di Bagansiapiapi.
Pada saat dilakukan Evaluasi sekaligus Workshop Peningkatan Kemampuan Potensi bagi PSM yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Rohil ini Bupati langsung menyampaikan aduan-aduan yang diterimanya berkaitan dengan penyaluran dana bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial itu.
"Saya sengaja hadir di Workshop ini karena banyak laporan yang saya terima. Banyak yang betul-betul memang susah tapi tidak dapat BLT dan yang dapat orangnya itu-itu saja dari keluarga RT dan RW serta keluarga petugas PSM. Bahkan yang kaya pun ada yang dapat BLT," beber Bupati. Bupati menegaskan agar kedepannya petugas PSM untuk benar-benar bekerja dalam melakukan pendataan dan terus dilakukan evaluasi sehingga yang betul-betul tidak mampu bisa mendapatkan BLT.
"Saya tidak ingin ada laporan lagi, kita bekerja harus sesuai dengan apa yang menjadi kondisi di lapangan. Kalau memang tidak mampu kita bantu supaya dapat BLT. Saya ingin masyarakat bisa puas dengan kinerja PSM ini," pinta Afrizal.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Budi Syahrial menambahkan bahwa mulai awal Januari tahun 2023 petugas PSM diminta mulai bekerja kembali melakukan pendataan agar masyarakat yang benar-benar tidak mampu bisa di daftarkan lagi di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
"Kami akui kemarin memang banyak sekali kendala dalam melakukan pendataan. Makanya PSM yang hadir ini kami harapkan bekerja lebih maksimal lagi, mana masyarakat tidak mampu kita usulkan kembali," sebutnya singkat. BLT yang di salurkan Pemda melalui Dinas Sosial untuk pertama kali setelah memasuki dua tahun kepemimpinan bupati dan wakil bupati Rohil yang dilakukan secara serentak di 18 Kecamatan pada 7 hingga 21 Desember lalu ini tentu menjadi acuan agar bisa lebih baik lagi kedepannya.
Aduan dari masyarakat terkait banyaknya penerima bantuan tidak tepat sasaran juga harus dijadikan panduan agar tahun berikutnya tidak ada lagi aduan yang sama. Berhubung ini yang pertama kalinya barang kali masyarakat mungkin masih bisa menerima dan ikhlas mereka yang berhak namun tidak mendapatkan BLT ini. Akan tetapi jika di tahun berikutnya masih terjadi hal yang sama maka perlu dipertanyakan apakah petugas PSM benar-benar bekerja melakukan pendataan atau justru hanya menerima data dari para RT saja.
Disisi lain permainan data bisa saja dilakukan petugas PSM untuk memuluskan kepentingan mereka, RT, RW atau pihak terkait lainya. Siapapun pihak terkait harus benar-benar membuka mata lebar-lebar berkaitan dengan data ini, terkhusus pihak Dinas Sosial yang mengaku telah melakukan penyaringan data berulang-ulang yang memakan waktu sangat lama untuk memastikan penerima bantuan benar-benar keluarga yang layak. (Erik)
