ROKAN HILIR - Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 lalu menjadi gambaran bagaimana kondisi serta situasi pelaksanaan Pemilu di tahun 2024 mendatang. Sebab, Pemilu yang akan diselenggarakan pada dua tahun mendatang itu juga dilaksanakan secara serentak namun bedanya dilaksanakan dalam dua tahapan di tahun yang sama.
Menyongsong pelaksanaan serta persiapan dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu 2024 tersebut, pihak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melakukan sosialisasi peraturan pengawas penyelengaraan pemilu bersama awak media cetak online dan elektronik se Kabupaten Rohil yang dipusatkan di aula lantai V Hotel Mulia Sabtu (3/12/2022) di Bagansiapiapi.
Ketua Bawaslu Rohil, Syahyuri mengatakan bahwa sosialisasi ini di khususkan untuk awak media. "Kenapa demikian, sebab media merupakan mitra strategis Bawaslu. Perslah yang mengontrol dan menyampaikan ke masyarakat melalui pemberitaan. Sukses dan tidaknya pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 pers berperan di sana," jelas Syahyuri.
Sebab lanjut Syahyuri tahapan di pemilu tidak akan maksimal tersampaikan ke masyarakat tanpa adanya peran dari pers.
"Tidak hanya bagi Bawaslu namun juga bagi KPU. Untuk itu, peran strategis inilah kami dari Bawaslu bekerja sama dengan para pengiat media," paparnya. Dalam pelaksanaan pemilu ada indeks kerawanan. Ini merupakan poin yang perlu untuk di antisipasi.
Penyelengara pemilu seperti Bawaslu tentu memiliki keterbatasan yang barangkali tidak bisa mengetahui secara detail daerah mana saja yang memungkinkan munculnya kerawanan. "Salah satu cara untuk mengetahui hal itu, kami akan bertanya kepada pers dimana kerawanan yang sebenarnya. Karna kami menilai pers lebih mengerti kondisi daerah, tau dimana kerawanan pemilu sehingga kita bisa untuk antisipasi," ungkap Syahyuri.
Selain beberapa hal tersebut, saat penyelengaraan tahapan pemilu juga sangat rawan munculnya berita Hoax. Dengan menjalin kerjasama yang baik dengan pers, isu-isu Hoax sedemikian bisa ditangkis. "Berita sebegini harus di antisipasi. Mungkin disini tidak namun, di daerah lain gesekan itu ada dan benar-benar terjadi dimana salah satu faktornya adalah munculnya isu-isu Hoax tersebut," terangnya.
Maka dari itu sebut Syahyuri, pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 terjalinnya bekerjasama dengan pers. Dengan demikian Bawaslu akan mengetahui dimana letak kelemahan pengawasan melalui masukan dari pengiat media ini. "Kami juga membutuhkan arahan dari pengiat media demi terlaksananya pemilu yang lancar dan sukses," pungkasnya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang akan dilakukan dalam dua tahapan diantaranya penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024. Selanjutnya pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dilaksanakan pada hari Rabu 27 November 2024.
Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 ini masih dihadapkan beberapa potensi permasalahan di antaranya terkait distribusi logistik Pemilu, data pemilih, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi, data hasil penghitungan suara, hingga terjadinya gugatan akhir Pilpres. Selain itu juga ada kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
Sebagai contoh pada Pemilu 2019, berkaitan dengan lembaran kertas surat suara Caleg dan Pilpres yang banyak. Hal itu kemungkinan juga akan di hadapi, apalagi tahun 2024 dilaksanakan juga Pilkada meski bulannya berbeda. Potensi masalah lainnya yakni pelaksanaan Pemilu serentak 2024 di laksanakan di tengah kondisi daerah masih dalam pandemi Covid-19.
Terkait tingginya beban kerja penyelenggara Pemilu, khususnya penyelenggara di tingkat TPS. Hal itu tentu akan berimbas pada keengganan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi petugas TPS. Kemudian terkait adanya irisan tahapan penyelenggaraan antara Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024 yang akan berjalan bersamaan hal ini dinilai akan mengakibatkan konsentrasi penyelenggara terpecah. Akan tetapi tentu diharapkan pengalaman Pemilu serentak pada 2019 lalu semoga tidak terjadi lagi adanya DPT hasil perbaikan sampai tiga kali. (Erik)
