ROKAN HILIR - Walaupun kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) telah berganti sejak 2021 lalu, namun Kabupaten berjuluk "Negri Seribu Kubah" ini mampu mempertahankan peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Provinsi Riau untuk ke empat kalinya selama empat tahun berturut-turut.
Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Riau untuk yang keempat kalinya ini di raih Pemkab Rohil di bawah kepemimpinan Afrizal Sintong dan H Sulaiman SS MH selaku bupati dan wakil bupati Rohil, di Auditorium lantai 2 kantor BPK perwakilan provinsi Riau oleh kepala BPK perwakilan provinsi Riau, Selasa (17/5/2022) di Pekanbaru.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas laporan keuangan tahun 2021 yang di ikuti lima daerah lainya ini turut di hadiri bupati dan Ketua DPRD penerima penghargaan. Khusus bagi Pemkab Rohil, penghargaan tersebut diberikan karena dinilai sukses dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Penghargaan langsung diterima Bupati Rohil Afrizal Sintong bersama Ketua DPRD Rohil Maston.
Sementara itu, pada 2020 lalu Pemkab Rohil juga pernah meraih predikat yang sama di bawah kepemimpinan H Suyatno A.mp, di lokasi yang sama Selasa (4/5/2021) dan bahkan predikat ini di dapatkan selama tiga tahun berturut-turut yakni terhitung sejak 2018. Perairan predikat opini WTP tahun 2021 ini melengkapi penghargaan Pemkab Rohil dari BPK RI perwakilan Riau untuk keempat kalinya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Widhi Hidayat mengatakan, dalam rangka memenuhi amanat undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK perwakilan provinsi Riau menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 kepada pimpinan DPRD lima daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Rohil.
Pemeriksaan terhadap laporan keuangan lanjutnya, bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Rohil sambungnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dimana, opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai. Namun demikian tambahnya, dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
Diantara hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu, penatausahaan aset tetap belum memadai, ketidak sesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi dan kekurangan volume, pengelolaan anggaran belum sepenuhnya memadai dan pengelolaan pendapatan retribusi belum sepenuhnya tertib. Sehingga, BPK mengharapkan hasil pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.
Usai menerima penghargaan, bupati Rohil, Afrizal Sintong didampingi Kabid IKP Diskominfotiks, Hasnul Yamin menyebutkan bahwa opini WTP atas LKPD 2021 ini dapat diraih berkat komitmen dan kerja keras seluruh Stakeholder di Kabupaten Rohil dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Bupati memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam memeriksa sekaligus bimbingan dalam upaya perbaikan sistem laporan keuangan daerah. "Beberapa catatan-catatan dari BPK RI nanti akan segera kita perbaiki dan ditindaklanjuti dengan harapan agar tahun-tahun selanjutnya lebih baik lagi," kata bupati. (Erik)
