PELALAWAN - Belakangan ini masyarakat mengeluh terhadap pelayanan Puskesmas Kuala Kampar, terkait diharuskanya keluarga pasien menyiapkan biaya apa bila ingin rujuk ke rumah sakit di Tanjung Balai Karimun. Menyikapi keluhan tersebut, Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Pelalawan, Abdul Murat S.IP Kamis (16/12/2021) langsung tangapan dengan mengunjungi Puskesmas Kuala Kampar guna mengecek kebenaran akan keluhan itu.
Dari hasil kunjungan itu Murat mengatakan ada beberapa hal yang diklarifikasi antara lain, terkait keluhan masyarakat atas biaya yang harus dicari saat mau rujuk pasien ke Tanjung Balai Karimun. Murat menerangkan, biaya rujukan ini jumlahnya memang amat besar yaitu mencapai Rp5.400.000 sekali berangkat. Adapun dana itu di gunakan mulai dari biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp275.000 perjerigen di kalikan 13, oli 13 botol X 35.000, Kep sped Rp500.000, Perawat Pendamping Rp700.000, ambulan Rp100.000.
Walau menurut keterangan pengelola Program saudari atau Ibuk Ira salah satu Pegawai Puskesmas biaya tersebut kemudian di ganti, namun setelah KIA atau Jampersal dicairkan. Kemudian menjadi keluhan adalah masyarakat terkadang sangat dibuat sulit disaat harus rujuk dana tidak ada sementara mau tidak mau biaya itu harus dibayar didepan sebelum berangkat rujuk. "Seperti minyak misalnya harus dicari dan dibayar oleh pasien atau keluarga pasien, selain itu pihak Puakesmas mau mendahulu kan biaya rujuk juga tidak ada anggaran," terang Murat.
Kemudian Murat juga menerima keluhan dari intern puskesmas terkair honor jasa bidan persalinan rutin atau normal yang 500.000 per pasien dari Januari sampai Desember ini tak kunjung dicairkan. "Ini hak para pegawai harusnya diprioritaskan, kita tidak tau apa kendalanya ini," papar Murat sembari bertanya terkait alokasi anggaran perawatan Sped Ambulan yang tidak dianggarkan.
Kepada awak media online www.analisatiau.com Murat mengaku akan menyurati Bupati dan juga pihak Inspektorat dalam waktu dekat secara resmi, meminta supaya dapat segera menyikapi beberapa persoalan yang terjadi di Puskesmas Kuala Kampar ini dan meminta agar mencari solusinya. "Kita juga akan minta kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dengan meminta persetujuan Bupati, terkait pengelolaan anggaran di Puskesmas ini seperti Dana BOK, dana BLUD, dan dana Rutin," akunya mengakhiri. (Tosmen)
