ROKAN HILIR - Bupati Rohil, Afrizal Sintong Sip mengaku sangat prihatin dengan kondisi para nelayan di Kabupaten Rohil terkhusus yang berdomisili di wilayah pesisir pantai seperti Kecamatan Bangko, Sinaboi dan Pasir Limau Kapas. Oleh karenanya, melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) orang nomor satu di Rohil ini berharap kedepan nasip para nelayan Rohil bisa lebih diperhatikan dan pemerintah akan berupaya senantiasa mendukung terwujudnya harapan tersebut.
Hal itu di sampaikan Bupati disela acara Pelantikan Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) cabang Kabupaten Rohil priode 2021-2026, di Gedung Serbaguna H Misran Rais Selasa (26/10/2021) di Bagansiapiapi yang juga turut di hadiri Kapolres Rohil, Nurhadi Ismanto, Dandim 0321 Rohil, Agung Rakhman Wahyudi, Ketua DPRD Maston, Kepala Dinas Perikanan, M Amin dan sejumlah undangan lainya.
Menurut bupati, kehidupan para nelayan di wilayah pesisir bisa di katakan masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini di akibatkan masih maraknya ilegal fising yang mana masih leluasanya nelayan luar melakukan penangkapan ikan mengunakan alat tangkap yang di larang di wilayah perairan Rohil dan dampaknya nelayan lokal yang mayoritas adalah nelayan tradisional hasil tangkapan ikan nya menjadi sangat berkurang.
"Pertama sekali yang harus diatasi itu adalah ilegal fishing yang menggunakan alat tangkap tidak sesuai aturan seperti pukat harimau, ini harus di tertibkan terlebih dahulu," pinta bupati. Kehadiran HNSI melalui kepengurusan yang baru saja di Lantik ini tentu aku bupati menjadi sebuah harapan baru dalam mengatasi persoalan ini. Sebab, tampa adanya bantuan dan dukungan pemerintah tidak akan mampu mengatasi persoalan ini.
Pemkab Rohil saat ini tidak dapat berbuat banyak upaya mengatasi persoalan ilegal fising ini mengingat pengawasan laut kini menjadi tangung jawab penuh Dinas Perikanan provinsi Riau. Namun, Pemkab Rohil akan tetap memberikan perhatian khususnya di sisi kesejahteraan para nelayanya. "Dengan kepengurusan yang baru ini, kedepannya kita harapkan dapat membuat program yang barang tentu bersinergi dengan Pemda dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kehidupan para belayan," harap bupati.
Disisi lain papar bupati, harga jual ikan saat ini juga masih terbilang sangat murah di tambah hasil laut juga banyak di jual ke luar tampa adas kontribusinya bagi daerah. "Hal seperti ini tentu perlu menjadi perhatian dan bagaimana di Rohil bisa memiliki Tempat Pelelangan Ikan atau TPI sendiri agar selain harga jual hasil tangkapan nelayan lokal bisa lebih tinggi daerah juga ada kontribusinya bagi daerah," ungkap bupati.
Sementara itu menangapi harapan bupati Rohil tersebut, Ketua HNSI cabang Rohil, Jonnaidi mengungkapkan pihaknya melalui kepengurusan yang baru akan berupaya mengatasi persoalan ilegal fising ini dengan melakukan koordinasi dengan pihak HNSI dan Dinas Perikanan provinsi Riau agar pengawasan untuk wilayah perairan Rohil bisa lebih ditingkatkan lagi karena yang menjadi faktor maraknya ilegal fising ini adalah masih lemahnya pengawasan.
"Salah satu langkah pertama yang harus kita atasi adalah ilegal fishing dari Malaysia dan Sumut yang menggunakan alat tangkap tidak sesuai aturan seperti pukat harimau, ini akan kita upayakan agar bisa di tertibkan," tegasnya. Kemudian kedepan dirinya mengaku akan mendata tiang bubu yang ada dan bagaimana kedepanya bisa ditertibkan. (Erik)
