ROKAN HILIR — Afrizal Sintong dan H Sulaiman telah resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rohil terpilih dari Pilkada serentak 9 Desember 2020 oleh pihak Komisi pemilihan umum (KPU) Rohil melalui Rapat Pleno Terbuka Pasangan Calon Terpilih, Jumat (19/02/2021) yang digelar di ruangan Media Center KPU Rohil di Bagansiapiapi. Akan tetapi, dihari ditetapkannya pengganti pemimpin baru bagi "Negeri Seribu Kubah" ini mengapa tak satupun perwakilan dari Pemda Rohil hadir pada acara itu? Hal ini menimbulkan pertanyaan besar banyak pihak, terkhusus para pendukung Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Ini adalah acara resmi, karena orang-orang yang hadir di undang secara resmi oleh pihak KPU Rohil. Selain para penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu, Kapolres Rohil, Dandim 0321 Rohil, DPRD, serta PLH KPU Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru juga turut hadir di acara ini. Tapi, mengapa bisa perwakilan dari pemerintah yang jarak tempuh menuju Kantor KPU yang berada di Jalan Kecamatan Bagansiapiapi yang hanya beberapa menit saja ini tak hadir satu orangpun.
"Pemerintah tak hadir menurut saya kurang elok. Perwakilan dari pemerintah Provinsi saja hadir, DPRD hadir penyelenggara Pemilu hadir. Ini suksesi bupati, kepala pemerintahan kenapa pihak pemerintah justru tidak ada," tanya salah satu tokoh masyarakat yang juga mantan Ketua DPRD Rohil, Nasrudin Hasan saat menghadiri acara sukuran yang dilaksanakan di kediaman wakil bupati terpilih, H Sulaiman, Jumaat (19/02/2021) di kawasan Bundaran Tugu Gong, Kawasan Komplek Perkantoran Batu Enam, Bagansiapiapi.
Tidak hadirnya perwakilan dari pemerintah daerah menurut Nasrudin Hasan dapat menimbulkan nilai tak bagus bagi pemerintah daerah. "Saya sebagai warga masyarakat dan peserta pemilih yang telah memberikan hak suara pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu merasa kecewa dengan sikap pemerintah daerah. Pemerintah diundang untuk hadir pada acara penetapan kepala daerah dan bahkan SK di serahkan KPU pada pemerintah, panwas dan para calon, kok mereka tak hadir. Kalau bupati dan wakil bupati tak hadir tidak masalah karena keduanya juga calon pada Pilkada lalu. Akan tetapi, persoalannya, yang kalahkan calon, bukannya pemerintah," ketus Nasrudin.
Selain itu, Nasrudin menilai ketidak hadiran perwakilan dari pemerintah ini sangat tidak bijak, ini membuktikan bahwa ada koordinasi yang tak jalan dan itu terlihat melalui acara yang di selenggarakan oleh KPU hari ini.
"Mulai dari Sekda, Asisten I, Tata Pemerintahan, Kesbang tak satupun ada yang hadir. Paling tidak serendah-rendahnya Camat bisa saja diutus sebagai perwakilan pemerintah untuk menghadiri acara ini. Kapolres dari Ujung Tanjung saja hadir kenapa pemerintah tidak ada. Padahal ini acara pergantian pemimpin," papar Nasrudin dengan nada kesal.
Menyikapi kejadian yang mungkin sebagian orang menganggap hal kecil dan tak perlu di besarkan, akan tetapi terlepas dari hal itu jangan salahkan masyarakat yang ingin agar bupati diganti, ketus Nasrudin seraya mengakhiri.
***(Erik)
Editor : Ingatan
