PEKANBARU — Pusaran dugaan korupsi masal di Riau semakin menjadi atensi tinggi di ruang publik, seperti yang diketahui, korupsi adalah hal yang merusak, bahkan bisa menghancurkan sebuah negara. Tidak heran, Aktivis, LSM dan Media sangat kuat mendesak seluruh kasus korupsi uang rakyat diusut dengan tuntas. Demikian wawancara sejumlah wartawan, Jumat (12/02/2021) kemarin dengan penggiat hukum anti korupsi dan lingkungan Dr. Muhammad Nurul Huda.,SH.,MH, Direktur Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) Riau.
Akrab disapa Dr. Huda dengan penjelasan yang padat dan singkat sambil menikmati secangkir kopi, ia juga memaparkan bahwa, Riau menempati posisi ke-5 jumlah napi korupsi terbanyak se-Indonesia;
1. Jatim, 505 orang
2. Jateng, 289 orang
3. Jabar, 253 org
4. Sumut, 248 org
5. Riau, 235 orang.
(Sumber: Detik, 2017)
"Nah, selain penyumbang napi korupsi terbanyak lanjutnya, saat ini kondisi Riau dalam hal pemberantasan korupsi sudah masuk darurat," ujarnya.
Saya melihat, korupsi di Riau diperparah, karena banyak kasus korupsi yang tidak tuntas diusut. Ada banyak, inilah yang membuat pandangan masyarakat pesimis, ungkap Dr. Muhammad Nurul Huda.,SH.,MH yang juga Ahli Hukum Pidana Indonesia dan Dosen Pasca Sarjana pentolan UNS Surakarta (Solo).
"Hari ini dan kedepan, kita minta penegak hukum tuntaskan semua kasus korupsi yang mangkrak dan pilih tebang," Pungkasnya.
Kemudian usai pertemuan kemarin sesuai janjinya akan mengeluarkan pernyataan resmi kepada rekan wartawan terkait pusaran korupsi tersebut, akhirnya hari ini Sabtu (13/02/2021) di Pekanbaru FORMASI RIAU, menyampaikan rilis dugaan korupsi “ikan hiu” di Riau yang belum dituntaskan, jumlah tidak tanggung-tanggung ratusan miliar, ungkap Dr. Muhammad Nurul Huda, SH. MH.
Sebutnya di Provinsi Riau misalnya, ada banyak Dugaan korupsi masal yang belum tertuntaskan di wilayah Provinsi Riau, diantaranya sebagai berikut:
1. Dugaan SPPD Fiktif Dewan Rokan Hilir 2014-2019, diduga melibatkan seluruh dewan. (Pengusutan di Polda Riau)
2. Bansos Bengkalis, diduga melibatkan seluruh Dewan 2009-2014. (Pengusutan di Polda Riau)
3. Dugaan Suap APBD-P 2014 dan APBD Riau 2015, diduga melibatkan 40 orang, yang baru di proses 3 mantan dewan dan sudah divonis bersalah. sementara 8 dewan dan 30 orang lainnya dan satu mantan Gubri belum diproses (Pengusutan di KPK)
4. Dugaan SPPD Fiktif Dewan Indragiri Hulu 2014-2019, diduga melibatkan 39 Dewan Indragiri Hulu (Inhu). (Pengusutan di Polres Inhu)
Menurut Direktur FORMASI RIAU, hal tersebut terjadi dikarenakan belum ada upaya yang cukup serius untuk menyelesaikan dugaan korupsi masal ini. Padahal, tingkat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum korupsi sudah sangat memprihatinkan.
Untuk itu, kami dari FORMASI RIAU memberi saran kepada penegak hukum agar dugaan korupsi masal ini untuk segera dituntaskan. Ada banyak kasus dugaan korupsi berjamaah yang belum tuntas dan dituntaskan, ini tidak baik bagi Kampanye Anti Korupsi.
Untuk di Kabupaten Rokan Hilir misalnya, keinginan masyarakat Rokan Hilir agar SPPD Fiktif Dewan Rohil 2014-2019 ini, jika cukup bukti, jika semua ikut menikmati, sebaiknya diseret ke pengadilan.
FORMASI RIAU yakin, ini bisa dituntaskan oleh Polda Riau terkait SPPD Fiktif Dewan Rohil ini. Kami ingin POLRI sebagai garda terdepan mengembalikan kepercayaan publik, bahwa keadilan itu masih ada.
Kami FORMASI RIAU mewakili banyak masyarakat Riau, ingin mengatakan dari lubuk hati yang paling terdalam kepada, Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Pak Agung Kapolda Riau Yang Terhormat, Rakyat Riau cinta Polri, berikanlah kado terindah, “seret” semua pelaku dugaan korupsi SPPD Fiktif Dewan Rohil 2014-2019 ke pengadilan, dan kasus korupsi lainnya.
(*)
