ROKAN HILIR — Dimana para wakil rakyat yang konon katanya berjumlah sebanyak 45 orang Selasa (06/10/2020)? Kenapa bisa ada rakyat walau hanya berjumlah 10 orang harus tidur dilantai Gedung DPRD berhiburkan nyayian merdu suara nyamuk. Beginikah cerminan sikap Anggota DPRD Kabupaten Rohil saat ini yang duduk diempuknya kursi Legislatif melalui Pemilu serentak 2019 dari mengemis suara rakyat?
Mereka hanya ingin menyampaikan keluhan dan aspirasi atas nasib yang mereka alami terhadap sikap perusahaan PT KAN yang tidak membayarkan upah lembur di tahun 2014 serta menuntut agar perusahaan tempat mereka bekerja membayar penuh upah di tahun 2018 yang hanya diterima dibawah UMK. Tapi, wakil rakyat yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan mengadu nasib malah tidak berada ditempat sehingga mereka harus rela tidur dilantai granit gedung megah DPRD Rohil yang berlokasi dipinggiran Sungai Rokan Komplek Perkantoran Batu Enam, Bagansiapiapi.
"Tak satupun anggota dewan yang kami temui dari pagi hingga sore hari. Sehingga kami harus tidur di gedung DPRD dengan harapan besok ada pihak Komisi atau anggota DPRD yang bisa kami temui supaya keluhan dan aspirasi kami ini bisa tersampaikan," kata Sekjen SPM, Sulaiman Rabu (07/10/2020).
Ditempat terpisah, Ketua DPRD Rohil Maston ketika dihubungi mengaku akan menemui para buruh tersebut, "Saya akan temui mereka pagi ini dan akan kita bawa sarapan dan selanjutnya akan dipertemukan dengan PJs Bupati Rohil," kata Maston.
Sementara itu, berdasarkan berita sebelumnya, persoalan para buruh dengan PT KAN yang menuntut hak atas upah lembur 2014 yang belum di bayarkan dan upah 2018 yang tidak sesuai dengan UMK hingga kini tak kunjung menemukan titik terang. Padahal, para buruh yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja Mandiri (SPM) ini telah menemui berbagai pihak sebagai upaya agar hak mereka ini bisa mereka dapatkan seperti Disnaker dan DPRD Rohil. Namun, hingga kini tak juga ada harapan malah mereka dimutasi ke perusahaan lain yang identitas perusaan itu dipertanyakan apakah masih satu group dengan PT KAN atau tidak.
Entah ini trik pihak perusahaan untuk menghindari tuntutan para buruh, yang pasti nasib para buruh yang menuntut hak mereka sejak bertahun-tahun tersebut kini harapannya semakin tipis dengan adanya mutasi yang dilakukan pihak perusahaan secara sepihak tanpa menanyakan lebih dulu pada pekerja tersebut. Merasa penjuangan atas hak mereka ini semakin tidak menemukan titik terang, sekitar 10 orang para buruh Selasa (06/10/2020) mendatangi Kantor DPRD Rohil di Bagansiapiapi untuk mengadukan nasib mereka kepada para wakil rakyat.
Mereka berharap dengan mengadukan nasib yang mereka alami ke anggota DPRD ini hasil keringat yang telah mereka peras dari pekerjaan di perusahaan yang kabarnya dimiliki oleh pengusaha Tionghoa tersebut bisa dinikmati anak dan istri mereka. Miris, begitu sebutan yang pantas di katakan kepada rakyat jelata ini. Bagaimana tidak, sejak pagi hingga siang para buruh ini menunggu di pelataran depan gedung DPRD Rohil yang berada di pinggiran Sungai Rokan Komplek Perkantoran Batu Enam, akan tetapi belum ada satupun wakil rakyat bisa mereka temukan.
Di gedung megah berwarna putih yang dibangun mengunakan dana APBD Rohil itu, tampak sepi dan di bagian halaman parkir tidak terlihat adanya kendaraan dinas maupun pribadi roda empat milik wakil rakyat. Sementara dibagian gedung kondisi saat itu terlihat agak sepi dan hanya ada beberapa staf yang keluar masuk ruangan. Terlepas dari hal tersebut, para buruh ini mengaku akan tetap menunggu para wakil rakyat masuk supaya apa yang mereka keluhkan bisa dicurahkan dan selanjutnya adanya pembelaan dari para wakil rakyat dan pemerintah atas tuntutan mereka terhadap pihak perusahaan itu.
"Kami hanya ingin menuntut apa yang menjadi hak kami yaitu upah lembur dan juga upah yang hanya kami terima di bawah UMK. Kami minta para wakil rakyat dan pemerintah turun ke lapangan dan mengecek perusahaan itu," kata Sekjen SPM, Sulaiman pada Analisariau.com. secara keseluruhan akunya terdapat lebih kurang 100 orang pekerja yang menuntut hal sama. Namun, suara para buruh itu hanya diwakili oleh mereka yang hanya berjumlah 10 orang anak muda.
Di akui Sulaiman, saat ini persoalan tuntutan upah lembur dan upah tersebut sedang dalam kepengurusan pengawasan Disnaker Privinsi dan sudah adanya kontak antara pengawas dengan mereka yang menyatakan akan memanggil pihak perusahaan. Namun, hingga kini belum jelas apa realisasinya. Apa yang menjadi kekawatiran para pekerja adalah, sebelum hal itu terealisasi para pekerja yang menuntut hak ini sudah tidak berada di tempatnya lagi akibat mutasi yang dilakukan pihak perusahaan hingga sampai ada yang dipindahkan ke perusahaan yang berada di Medan (Sumatra Utara).
"Bila kami tidak bekerja di PT KAN lagi sesuai aturan yang berlaku berarti kami tidak lagi sebagai pengurus organisasi SPM. Dengan demikian kami tidak bisa lagi menuntut hak kami. Maka dari itu, sebelum kami semua dipindahkan harapannya apa yang menjadi tuntutan ini bisa terpenuhi," harap Sulaiman.
Saat disingung apakah mutasi itu merupakan trik pihak perusahaan, Sulaiman mengakui bahwa yang pasti mereka menilai adanya indikasi pelanggaran UUD no 21 tahun 2000 tentang hak organisasi.
"Dengan mendatangi DPRD kami berharap bisa menyampaikan keluh kesah dan aspirasi kami dimana kami di PT KAN telah dilakukan mutasi padahal kami masih sedang melakukan tuntutan dan masih dibawah kepengawasan," ungkap Sulaiman.
Melalui apa yang disampaikan ke pihak DPRD ini nanti ada tindak lanjut DPRD dan pemerintah untuk melakukan sidak di PT KAN seperti apa sih kondisi sebenarnya, papar Sulaiman lagi, karna kondisi saat ini pekerja yang telah di mutasi ini bahkan ada yang diusir dari rumah yang di sediakan pihak perusahaan.
"Anehnya, mereka yang di mutasi ada 15 orang dan setelah di mutasi mereka di risent karena diangap sudah tidak bekerja ditempat mereka dimutasi. Ini yang kami dari SPM pertanyakan legalitas perusahaan apakah ini group atau bukan," ketus Sulaiman sembari berharap DPRD dan pemerintah bisa mendengarkan dan bertindak untuk membantu mereka.
***(Erik)
Editor : Ingatan
