 |
| Keterangan Foto : Para buruh sedang menunggu para wakil rakyat di pelataran depan gedung DPRD Rohil dari pagi hingga siang hari. |
ROKAN HILIR — Persoalan para buruh dengan PT KAN yang menuntut hak atas upah lembur 2014 yang belum di bayarkan dan upah 2018 yang tidak sesuai dengan UMK hingga kini tak kunjung menemukan titik terang. Padahal, para buruh yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja Mandiri (SPM) ini telah menemui berbagai pihak sebagai upaya agar hak mereka ini bisa mereka dapatkan seperti Disnaker dan DPRD Rohil. Namun, hingga kini tak juga ada harapan malah mereka di mutasi ke perusahaan lain yang identitas perusaan itu dipertanyakan apakah masih satu grub dengan PT KAN atau sebaliknya.
Entah ini trik pihak perusahaan untuk menghindari tuntutan para buruh, yang pasti nasip para buruh yang menuntut hak mereka sejak bertahun-tahun tersebut kini harapannya semakin tipis dengan adanya mutasi yang dilakukan pihak perusahaan secara sepihak tampa menanyakan lebih dulu pada pekerja tersebut. Merasa penjuangan atas hak mereka ini semakin tidak menemukan titik terang, sekitar 10 orang para buruh Selasa (06/10/2020) mendatangi Kantor DPRD Rohil di Bagansiapiapi untuk mengadukan nasip mereka kepada para wakil rakyat itu.
Mereka berharap dengan mengadukan nasip yang mereka alami ke anggota DPRD ini hasil keringat yang telah mereka peras dari pekerjaan di perusahaan yang kabarnya dimiliki oleh pengusaha Tionghoa tersebut bisa dinikmati anak dan istri mereka. Miris, begitu sebutan yang pantas di katakan kepada rakyat jelata ini. Bagaimana tidak, sejak pagi hingga siang para buruh ini menunggu di pelataran depan gedung DPRD Rohil yang berada di pinggiran Sungai Rokan Komplek Perkantoran Batu Enam. Akan tetapi belum satupun wakil rakyat bisa mereka temukan.
Di gedung megah berwarna putih yang di bangun mengunakan dana APBD Rohil itu, tampak sepi dan di bagian halaman parkir tidak terlihat adanya kendraan dinas maupun pribadi roda empat milik wakil rakyat. Sementara di bagian gedung kondisi saat itu terlihat agak sepi dan hanya ada beberapa staf yang keluar masuk ruangan. Terlepas dari hal tersebut, para buruh ini mengaku akan tetap menunggu para wakil rakyat masuk supaya apa yang mereka keluhkan bisa di curahkan dan selanjutnya adanya pembelaan dari para wakil rakyat dan pemerintah atas tuntutan mereka terhadap pihak perusahaan itu.
"Kami hanya ingin menuntut apa yang menjadi hak kami yaitu upah lebur dan juga upah yang hanya kami terima di bawah UMK. Kami minta para wakil rakyat dan pemerintah turun ke lapangan dan mengecek perusahaan itu," kata Sekjen SPM, Sulaiman pada Analisariau.com. secara keseluruhan akunya terdapat lebih kurang 100 orang pekerja yang menuntut hal sama. Namun, suara para buruh itu hanya diwakili oleh mereka yang hanya berjumlah 10 orang anak muda itu.
Di akui Sulaiman, saat ini persoalan tuntutan upah lembur dan upah tersebut sedang dalam kepengurusan pengawasan Disnaker Privinsi dan sudah adanya kontak antara pengawas dengan mereka yang menyatakan akan memangil pihak perusahaan. Namun, hingga kini belum jelas apa realisasinya. Apa yang menjadi kekawatiran para pekerja adalah, sebelum hal itu terealisasi para pekerja yang menuntut hak ini sudah tidak berada di tempatnya lagi akibat mutasi yang dilakukan pihak perusahaan hingga sampai ada yang dipindahkan ke perusahaan yang berada di Medan (Sumatra Utara).
"Bila kami tidak bekerja di PT KAN lagi sesuai auran yang berlaku berarti kami tidak lagi sebagai pengurus organisasi SPM. Dengan demikian kami tidak bisa lagi menuntut hak kami. Maka dari itu, sebelum kami semua di pindahkan harapannya apa yang menjadi tuntutan ini bisa terpenuhi," harap Sulaiman. Saat disingung apakah mutasi itu merupakan trik pihak perusahaan, Sulaiman mengakui bahwa yang pasti mereka menilai adanya indikasi pelanggaran UUD 21 tahun 2000 tentang hak organisasi.
"Dengan mendatangi DPRD kami berharap bisa menyampaikan keluh kesah dan aspirasi kami dimana kami di PT KAN telah dilakukan mutasi padahal kami masih sedang melakukan tuntutan dan masih di bawah kepengawasan," ungkap Sulaiman. Melalui apa yang di sampaikan ke pihak DPRD ini nanti ada tindak lanjut DPRD dan pemerintah untuk melakukan sidak di PT KAN seperti apa sih kondisi sebenarnya, papar Sulaiman lagi, karna kondisi saat ini pekerja yang telah di mutasi ini bahkan ada yang diusir dari rumah yang di sediakan pihak perusahaan.
"Anehnya, mereka yang di mutasi ada 15 orang dan setelah di mutasi mereka di risent karena diangap sudah tidak bekerja di tempat mereka di mutasi. Ini yang kami dari SPM pertanyakan legalitas perusahaan apakah ini grub atau bukan," ketus Sulaiman sembari berharap DPRD dan pemerintah bisa mendengarkan dan bertindak untuk membantu mereka.
***(Erik)
Editor : Ingatan
