BANDUNG — Beberapa hari yang lalu Ketua Pimpinan Daerah (PD) GNPK RI Kota Depok, Ir. Patar Hutabarat telah berkunjung ke Kantor Sekretariat Pimpinan Wilayah (PW) GNPK RI Jawa Barat di Kota Bandung dalam rangka koordinasi penyampaian laporan dugaan (Lapdu) terkait adanya dugaan penyimpangan dengan bentuk persekongkolan pada proses lelang Pembangunan dan Penataan Lingkungan Alun-alun Kota Depok, Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok, dengan nilai HPS Rp. 33.693.890.400.
Dalam lapdu tersebut setelah kami bahas bersama, berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada kami PW GNPK RI Jabar, banyak hal dugaan penyimpangan mulai dari rekayasa dokumen lelang, termasuk dokumen penawaran peserta lelang sampai pada proses penetapan pemenang, yang sangat nampak adanya dugaan digiringnya peserta lelang tertentu untuk dijadikan Calon Pemenang Lelang.
Ormas GNPK RI adalah sebuah Organisasi yang fokus pada pencegahan korupsi, sehingga setiap temuan masalah tidak serta merta dilapdukan kepada Penegak Hukum.
Dalam hal ini Ketua PD GNPK RI Kota Depok telah berkirim surat kepada beberapa Instansi terkait antara lain Inspektorat, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok serta Pokja VI UKPBJ Kota Depok untuk melakukan Klarifikasi atas adanya dugaan persekongkolan tersebut, sehingga dapat diketahui benar atau tidaknya dugaan tersebut. Namun Pihak Pemkot Depok memberikan jawaban yang tidak jelas dan bahkan ada Dinas yang tidak merespon terkait klarifikasi tersebut.
Ketua PW GNPK RI Hadiwinata yang akrab disapa Kang Nana tersebut menjelaskan, "Kami sangat menyayangkan bahwa Pemkot Depok tidak merespon itikad baik PD GNPK RI Kota Depok, yang telah berkontribusi kepada Pemerintah Kota Depok dengan melakukan sosial kontrol terhadap kinerja positif penyelenggara negara dan pelaku pembangunan lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan Peraturan Peundang Undangan yang berlaku dalam hal Pengawasan Masyarakat," jelas Nana, Rabu (21/10/2020).
Selain lapdu pembangunan dan penataan lingkungan alun-alun Kota Depok, juga Ketua PD GNPK RI Kota Depok menyerahkan lapdu pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung RSUD Kota Depok tahun anggaran 2018, yang dilaksanakan oleh perusahaan yang diduga tidak memiliki kemampuan dalam pekerjaan tersebut, baik dari segi management maupun dari segi material yang digunakan dan diduga menggunakan material bekas bongkaran.
"Berdasarkan dokumen yang disampaikan dari kedua lapdu tersebut, saat ini kami PW GNPK RI Jawa Barat sedang melakukan kajian hukum untuk mendapatkan kepastian dugaan penyimpangan tersebut akan mengakibatkan Keuangan Negara dirugikan, sehingga memenuhi unsur unsur Tindak Pidana Korupsi," lanjut Nana.
Bila kajian hukum sudah selesai kami persiapkan, sebelum kami lapdukan kepada Penegak Hukum (Gakum), kami akan koordinasikan terlebih dahulu kepada Tipikor Bareskrim Polri atau Kejaksaan Agung maupun KPK yang telah menjadi mitra kerja GNPK RI selama ini, sehingga secara resmi lapdu yang kami sampaikan nanti sudah dianggap memenuhi unsur dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi.
"Kami GNPK RI Jawa Barat, berharap agar Penegak Hukum dapat memproses lebih lanjut sampai pada ketetapan hukumnya. Siapapun itu yang diduga terlibat nantinya, agar bersiap siap saja berhadapan dengan Meja Hijau untuk berpindah tidur," tutup Nana.
(Tim/GNPK-RI)
