ROKAN HILIR — Selain sebagai kontrol sosial melalui informasi yang di sajikan berupa berita baik di media cetak, televisi, online maupun radio, peran pers sangat di harapkan dalam mengawasi pelaksanaan Pesta Demokrasi khususnya Pilkada 9 Desember 2020 ini. Dengan adanya peran pers sebagai pengawas Pilkada diharapkan mampu terciptanya suasana Pilkada damai, lancar dan kondusif. Namun, sebagai pihak pemberi informasi pers diharapkan senantiasa menyajikan berita berimbang dengan fakta yang jelas dan tidak menerbitkan berita Hoax.
Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengaku tidak mampu untuk mengawas pelaksanaan Pilkada sendiri tampa ada peran dari masyarakat. Masyarakat yang di maksud adalah mereka yang telah mampu dan tercerdaskan seperti pers. "Intinya peran pers sangat di butuhkan dalam pesta demokrasi pemilihan Bupati dan wakil bupati. Terkhusus pihak Bawaslu yang butuh kerjasama pers dalam menyampaikan informasi seperti pelanggaran pemilu dan informasi lainnya," kata Ketua Bawaslu Rohil, Syahyuri.
Syahyuri selaku Koordiv pencegahan dan hubungan antar lembaga bersama Jaka Abdillah Sag Koordiv penyelesaian sengketa, Bimantara Prima Adi Cipta SH Koordiv penanganan pelanggaran, Zubaidah Koordiv SDM dan organisasi dan Fakhlurrozi SHi Koordiv data dan informasi hukum, Senin (7/9/2020) mengelar Forum Group Diacussion (FGD) Pengawasan Pemilu Partisipasi (Peran Media Terhadap Pengawasan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Rohil 2020) di aula lantai V Hotel Mulia.
Pada kegiatan itu para awak media diundang sebanyak 30 orang serta beberapa orang anggota dari kepolisian. Dalam kesempatan itu antara Bawaslu dan pers melakukan diskusi seputar persoalan peran pers dan harapan Bawaslu dalam mengawasi jalanya Pilkada serentak 2020. Menambahkan apa yang di sampaikan Syahyuri, Bimantara Prima Adi Cipta SH Koordiv penindakan pelanggaran menjelaskan bahwa sanya saat ini Regulasi proses kampanye belum di atur seperti apa nanti pelaksanaanya mengingat kondisi pandemik Corona yang masih berlangsung.
"Soal kampanye memang belum diatur, akan tetapi pada prinsipnya kami butuh peran media di massa kampanye ini. Sebab, kami di posisi menegakkan aturan yang berlaku dan bahkan sudah di doktrin atasan untuk berani bertindak terhadap pelangar pemilu," ketusnya. Kepada awak media akunya pihak Bawaslu bukanlah mendokrin membatasi media dalam menyajikan berita. Akan tetapi lebih kepada mengingatkan media agar mengedepankan etika dalam penyajian berita seperti tidak menyampaikan informasi Hoax, senantiasa berimbang dalam menyampaikan informasi dengan fakta-fakta yang jelas dan pasti.
"Jangan nanti saat salah satu pasangan calon berkampanye dan kebetulan ada ASN disitu lantas di foto dan di publikasikan. Pastikan kebenaranya dulu mengapa ASN itu disitu dan jangan asal publikasikan," ingatnya. Kemudian sambung Bimantara, hendaknya pers bersikap independen dan tidak berpihak. Jangan pula karena berpihak lantar membuat berita menjelekan pasangan lain.
"Kita perlu ingatkan hal itu karena kita tidak akan pernah menolak laporan dari warga masyarakat bila ada media yang melakukan hal sedemikian. Jangan sampailah kami memanggil media untuk mengklarifikasikan berita karna kami juga sangat membutuhkan media," paparnya. Jadikan Bawaslu sebagai mitra strategis. Jika ada yang mau di naikan baiknya konfirmasikan lebih dulu dengan Bawaslu.
"Artinya mari kita sama-sama mematuhi aturan yang ada karna pers juga ada aturan yang tak boleh di langar begitu juga dengan kami Bawaslu dengan tujuan terlaksananya Pilkada yang sejuk dan kondusif," harap Bimantara. Sementara itu, Jaka Abdillah Sag Koordiv penyelesaian sengketa, turut menambahkan bawa dalam penyajian berita hendaknya pers benar-benar teliti dalam mengunakan bahasa. Sebagai salah satu contoh pada rilis yang diser ke awak media agar publikasikan di media saat proses pendaftaran berlangsung di KPU, dimana pihak Bawaslu menghimbau agar bakal calon mendaftar tepat waktu.
"Salah satu media dalam berita yang di muat bermaksud menyebutkan nama hari tapi bertepatan nama itu sama dengan nama singkatan salah satu calon sehingga pembaca jadi gagal faham dan menyangka bahwa si penulis dan pihak Bawaslu berpihak kepada salah satu pasangan calon dengan nama yang di maksud," ungkap mantan Ketua PWI Rohil ini. Walau ini hal kecil akan tetapi memiliki dampak yang begitu besar bila si pembaca memplesetkan arti dari berita yang di sampaikan.
"Intinya hal seperti ini jangan sampai terulang. Bahkan kami saja sangat berhati-hati dalam berkata seperti mengajak masyarakat untuk mengawal dan menciptakan Pilkada kondusif. Kami tidak lagi mengunakan kata Pilkada Aman dan damai karna Aman singkatan dari salah satu calon," tandasnya.
***(Erik)
Editor : Ingatan
