DUMAI — Beredarnya Surat Keputusan (SK) Mentri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, menyetujui usulan Gubernur Riau, Syamsuar, untuk menetapkan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk lima Kabupaten dan Kota diantaranya, Kabupaten Kampar, Pelalawan, Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai, pada Selasa (12/05/2020) yang lalu.
Tokoh masyarakat Dumai Haji Awaluddin atau akrab disapa Panglimo Gedang mengatakan, "Jika memang harus diberlakukan PSBB, Pemerintah Kota (Pemko) Dumai juga harus menutup semua akses pintu masuk Kota Dumai agar pembatasan sosial tersebut berjalan dengan efektif," kata Panglimo Gedang, pada Jumat (15/05/2020).
Pernyataan Panglimo Gedang ini bukan tampa alasan, sebab jika hanya membatasi masyarakat Dumai saja untuk mebatasi aktifitas, maka ia merasa pembatasan tersebut tidak efektif karena mobil-mobil CPO dan semua moda transportasi yang berasal dari luar daerah Kota Dumai daerah yang di kategorikan zona merah seperti dari Sumatera Utara, Sumatera Barat dan bahkan dari Pekanbaru baiknya juga harus diberhentikan operasinya.
Karena tidak menjamin mereka bebas dari Virus Corona (Covid-19), apalagi jika pemerintah hanya melakukan standart pemeriksaan menggunakan alat seadanya dan penjagaan di perbatasan pintu masuk Kota Dumai juga longgar, ditambah kita telah ketahui Kota Dumai kebanyakan pasiennya adalah pasien Orang Tampa Gejala (OTG) apakah pemerintah bisa menjamin hal tersebut.
"Jangan hanya masyarakat Dumai saja yang dibatasi aktifitasnya mobil-mobil CPO dan semua moda transportasi yang lalu-lalang keluar masuk Kota Dumai juga harus di stop dulu pengoperasiannya, karena para awak transportasi moda taransportasi tersebut tidak bisa dijamin kalau mereka bebas dari Corona Virus apalagi jika alat yang digunakan untuk memeriksa mereka alat seadanya, ditambah lagi pasien di Kota Dumai kita ketahui kebanyakan pasiennya OTG," jelas Panglimo Gedang.
Jika Pemko Dumai tidak melaksanakannya atau menerapkannya, Panglimo Gedang mengatakan kalau dirinya bersama masyarakat Dumai yang akan turun langsung untuk memblokade pintu masuk tersebut, karena menurut ia harus melakukan hal tersebut karena ia sayang akan masyarakat Dumai, dimana selaku tokoh masyarakat sudah menjadi tanggung jawabnya memperhatikan dan melindungi masyarakat Dumai yang sudah menjadi dari bagian dirinya.
Tetapi mungkin ada pengecualian jika para awak moda transportasi telah melakukan uji kesehatan yang meliputi melalui Rapid Test dan hasil uji kesehatannya dapat dipertanggung jawabkan serta Pemerintah harus bisa menjamin semuanya telah melewati tahapan tersebut, mungkin bisa dipertimbangkan.
"Kecuali kalau para awak moda transportasi telah melalui standar uji kesehatan berupa hasil uji Rapid Test dan bisa dipertanggung jawabkan mungkin bisa menjadi pertimbangan kita, tapi pemerintah harus bisa menjamin itu." tutup Panglimo Gedang.
***(alx)
