PEKANBARU — Kasus dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Provinsi Riau yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp. 10,4 M bukan hanya menyeret Bupati Kuansing Drs. H. Mursini, M.Si. dan wakilnya H. Halim, namun juga mantan anggota DPRD Kuansing periode 2014-2019.
Dugaan korupsi tersebut berada pada anggaran bagian umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing anggaran APBD 2017 dan dugaan korupsi terjadi pada enam kegiatan.
Pada 1 April lalu, Kejari Kuansing sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, ada dua anggota DPRD Kuansing periode 2014-2018 yang terseret dan keduanya merupakan eks anggota DPRD Kuansing. Kedua eks DPRD Kuansing tersebut yakni RA oknum Partai Hanura dan MD oknum partai PKB.
Kasus dugaan korupsi ini menjadi sorotan FORMASI RIAU, Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H, selaku Direktur Formasi Riau mengatakan, "Dugaan korupsi Rp. 10 Miliar lebih di Kabupaten Kuansing Provinsi Riau seret mantan wakil rakyat, sebelumnya Bupati Kuansing Mursini sudah diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi ini dan sejauh mana perkembangannya,” katanya kepada wartawan, pada Jumat (08/05/2020).
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau sudah saatnya memperlihatkan keberaniannya dalam kasus korupsi. “Rakyat Riau ingin melihat, sejauh mana keberanian Kejati Riau dibawah Kajati ibuk Dr. Mia Amiati, S.H., M.H dalam menuntaskan dugaan kasus korupsi ini,” ungkapnya.
Ketua tim penyidik Kejari Kuansing atas kasus ini Doni Saputra, S.H membenarkan hal tersebut, demikian Kasi Intel Kejari Kuansing Kicky Arityanto, SH. MH. ”Iya benar. Keduanya sudah kita periksa,” kata Doni Saputra, SH. Jumat (08/05/2020).
Apa materi pemeriksaan dua eks DPRD tersebut? “Ada yang mau dikonfrontir. Statusnya saksi,” kata Doni.
Apakah ada pemanggilan anggota dewan lainnya untuk diperiksa? “Nanti. Sesuai perkembangan,” kata Kicky.
Kicky mengakui pihaknya juga masuk dalam perencanaan enam kegiatan yang jadi bancakan tersebut. Sebab, ada peningkatan drastis anggaran di enam kegiatan tersebut dari APBD murni 2017 ke APBD Perubahan 2017. “Ada kenaikan signifikan besaran anggaran enam kegiatan itu dari APBD murni ke APBD perubahan,” terangnya.
Sayangnya, Kicky tidak merincikan kenaikan besaran anggaran enam kegiatan yang jadi bancakan tersebut. Dikatakannya, pemeriksaan saksi masih terus dilakukan. Namun untuk kasus lima tersangka tersebut, pemeriksaan saksi tidak banyak lagi. “Bahkan kita sudah masuk ke pemeriksaan saksi ahli,” jelasnya.
Mursini dah Halim sendiri sudah diperiksa dalam kasus ini, keduanya masih beratus sebagai saksi. Lima tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi ini yakni :
- MHL; Plt Sekda Pemkab Kuansing selaku pengguna anggaran (PA) pada enam kegiatan tersebut.
- MS; sebagai pejabat kepala bagian umum Setda Pemkab Kuansing dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada enam kegiatan tersebut.
- VA; selaku bendahara pengeluaraan rutin di Sekeretariat Daerah Pemkab Kuansing dan pada enam kegiatan tersebut.
- HH; selaku Kasubag kepegawaian sekretariat derah Pemkab Kuansing dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada lima kegiatan.
- YH; sebagai Kasubag tata usaha sekretariat daerah Pemkab Kuansing dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada satu kegiatan.
Setelah menetap tersangka, Kejari Kuansing terus melakukan pemeriksaan baik tersangka maupun para saksi. Anggaran yang diduga dikorupsi tersebut terdapat pada APBD 2017 Pemkab Kuansing. Ada enam kegiatan di bagian umum Setda Kuansing yang diduga jadi bancakan para tersangka. Enam kegiatan yang jadi banjakan tersebut yakni :
- Kegiatan dialog atau audiensi dengan toko-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial masyarakat
- – Penerimaan kunjungan kerja pejabat negera/ dapertemen/ lembaga pemeringah non dapeetemen/ luar negeri
- – Rapat korlordinasi unsur muspida
- – Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
- – Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
- – Terakhir Penyediaan makan dan minum (rutin).
Total nilai enam kegiatan tersebut pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yakni sebesar Rp. 13.300.600.000. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.209.590.102. Padahal anggaran yang dikeluarkan hanya sebesar Rp. 2.449.359.263 dan pajak sebesar Rp. 357.930.313. Sehingga terdapat selisih bayar atau kerugian Negara Rp. 10.462.264.516.
Dari kerugian Negara tersebut, sudah dikembalikan sebesar Rp. 2.951.910. Artinya, sisa kerugian negara yang belum dibayarkan sebesar Rp. 7.451.038.606. Melihat angka tersebut, hampir 76 persen lebih anggaran diduga dikorupsi. Hanya sekitar 24 persen yang digunakan untuk enam kegiatan tersebut, pola korupsi yang dilakukan lima tersangka yakni mark up.
Diketahui pihak Kejari Kuansing setelah melakukan pemeriksaan saksi. Total 48 saksi yang diperiksa, dari 48 saksi yang diperiksa tersebut sebanyak 29 orang berasal dari pihak ketiga. Ada 29 pihak ketiga yang diperiksa. Mereka mengatakan hampir semua LPJ yang dibuat tersangka tidak sesuai dengan kwitansi real.
(*)
Editor: Ingatan
