PEKANBARU - Mengingat tingginya pengalokasian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh setiap desa saat pada Tahun Anggaran T/A 2019 ini.
Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) Riau mengikatkan setiap Kepala Desa, dituntut siap dalam perencanaan kegiatan pembangunannya dengan baik, Sebagaimana diatur dalam (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
Direktur Formasi Riau Dr Muhammad Nurul Huda SH, MH mengatakan," Dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanha Desa (APBDes), Laporan Realisasi Kegiatan, Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana serta berapa Sisa Anggaran harus jelas," Katanya. Senin (02/08/2019).
Untuk itu, pengolahan keuangan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku, maka dengan demikian, perlu adanya bimbingan dan pengawasan dari Kabupaten yang maksimal.
Huda Menyikapi terkait banyaknya Kepala Desa di Riau yang tersandung hukum dalam masalah penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD).
Menurut Huda yang juga merupakan Ahli Hukum Pidana ini. Pihaknya menepis berbagai persoalan Kepala Desa yang tersandung hukum, Tentunya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Riau, harus melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) disetiap masing-masing pengelolaan Dana Desa dan ADD di daerah itu.
"Benar, jika penggunaan Dana Desa dan ADD di masing-masingnya tepat sasaran, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dan kota di Riau, harus melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) disetiap masing-masing pengelolaan Dana Desa di daerah itu," pintanya.
Huda meminta DPMPD di Riau termasuk Kabupaten Bengkalis untuk melakukan memonitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa di masing-masing Desa. Tujuannya, untuk meminimalisir penyimpangan menghindari Kepala Desa beserta perangkatnya tidak terjerat hukum.
Tokoh Muda Riau ini juga mengakui adanya kasus-kasus pengelolaan Dana Desa dan ADD saat ini. "Penyimpangan pengelolaan Dana Desa dan ADD ini, tidak tertutup kemungkinan, karena pengawasan dan pendamping dari Kabupaten, dinilai kurang maksimal. Maka dari itu, pendamping Desa dari Kabupaten harus maksimal melakukan monitoring disetiap alokasi Dana Desa dan ADD," Ujarnya.
Diakhir tanggapan Ahli Hukum Pidana Riau ini manganjurkan semua pihak, dalam membangun kesadaran, memang butuh waktu. Akan tetapi, Program anti korupsi harus selalu bersama-sama disuarakan.
Dikatakannya, "Jika kita sayang dengan bangsa ini, mari suarakan sekecil apapun untuk kepentingan indonesia yang lebih baik," Pungkas Huda. * (rdk/ts).
