PEKANBARU - Merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002 dan Perpres No. 17 Tahun 2011 Komisi Kepolisian Nasional adalah lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai pengawas fungsional Kepolisian. Dalam melaksanakan fungsinya, Kompolnas diberi kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Kompolnas. Pengaduan masyarakat selama ini banyak yang terkait dengan kinerja Kepolisian.
Hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 2 - 4 Oktober 2018 Komisioner Kompolnas Dede Farhan Aulawi dengan didampingi oleh pendamping Kompol. Ruri melaksanakan kunjungan kerja ke Polda Riau, dimana salah satu kegiatannya terkait klarifikasi pengaduan masyarakat. Setibanya di Mapolda Riau, Tim Kompolnas diterima dengan ramah dan hangat oleh Wakapolda dan Irwasda.
Terkait kegiatan Kompolnas di Polda Riau ini Dede Farhan bersedia menerima media di kediaman pribadinya di kota Bandung. Dede menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari kunjungan kerjanya ke Polda Riau adalah dalam rangka melaksanakan tugas untuk melakukan klarifikasi terhadap beberapa pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terkait kinerja Polri yang bertugas di Riau, baik Polda, Polres atau Polsek. Di samping itu, Kompolnas pun melaksanakan kunjungan ke Polresta Pekanbaru, Ditpolair Polda Riau dan Brimob Polda Riau.
Proses klarifikasi dilaksanakan untuk mengetahui apakah pengaduan yang disampaikan ke Kompolnas itu benar atau tidak. Tanpa melakukan klarifikasi, Kompolnas tidak bisa mengetahui mana pengaduan yang benar dan mana pengaduan yang tidak benar. Jika ada pengaduan yang benar tentu akan ditindaklanjuti dengan proses selanjutnya, misalnya wasriksus ataupun pemeriksaan lanjut oleh propam tergantung permasalahannya. Jika pengaduan tersebut tidak benar, maka Kompolnas akan menyampaikan surat jawaban kepada pengadu dan menjelaskan hasil klarifikasinya. Intinya Kompolnas itu netral dan tidak berpihak pada siapapun. Mengawal proses yang ada di Kepolisian agar tetap sesuai ketentuan perundang – undangan dan peraturan serta prosedur yang berlaku.
Kompolnas dan masyarakat itu keinginannya sama, yaitu ingin Polri bertindak secara professional dalam melaksanakan tugasnya, bisa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mampu memberi pelayanan, pengayoman dan perlindungan yang terbaik buat masyarakat, agar Polri semakin dipercaya dan dicintai oleh masyarakat. Persoalan yang sering muncul banyak didominasi soal penegakan hukum. Padahal kesulitan terbesar dalam penegakan hukum itu adalah soal pembuktian terhadap dugaan atau sangkaan atau tuduhan. Proses penegakan hukum tidak bisa didasarkan oleh asumsi dan tendensi, tapi harus merujuk pada fakta – fakta hukum yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari pemeriksaan saksi pelapor, saksi terlapor, saksi lain yang dianggap mengetahui/terkait, dan bukti – bukti di lapangan. Keterangan yang satu akan dicocokan dengan keterangan lainnya serta bukti – bukti. Jika fakta – fakta hukumnya terpenuhi, tentu proses penyelidikan akan dinaikan statusnya menjadi penyidikan dan penetapan tersangka.
Setelah berkas perkara lengkap lalu disampaikan ke Kejaksaan. Jika berkas perkaranya dinilai lengkap oleh kejaksaan maka disebut P21 Tahap 1, lalu akan ditindaklanjuti dengan penyerahan barang bukti dan tersangka atau biasa disebut P21 Tahap 2. Namun sebaliknya jika penyeran berkas dinilai oleh Jaksa belum lengkap, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas perkaranya ke kepolisian atau disebut P19. Disamping pengembalian berkas, Jaksa pun biasanya memberikan petunjuk Jaksa terkait hal – hal yang masih harus dilengkapi. Hal – hal yang berkaitan dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan inilah yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang mengadu ke Kompolnas. Ujar Dede mengakhiri penjelasan.
Semoga apa yang dilakukan oleh Kompolnas ini bisa memberi nuansa penegakan hukum di kepolisian yang berkeadilan, transparan dan bebas kepentingan. Begitupun dengan harapan dari visi dan misi Kapolri untuk mewujudkan Polri yang promoter bisa tercapai.(rilis/alx)
