Ketum GNPK-RI Pusat Tegaskan Kasus Tipikor Bukan Delik Aduan.

Ketua Umum GNPK-RI Pusat H.M.Basri Budi Utomo AS.SIP/Foto:Doc.GNPK-RI.

JAKARTA - Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Pusat berikan aperisiasi terkait laporan Pimpinan Daerah GNPK-RI kabupatrn Batang terkait keterlibatan 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang yg diduga menerima fee dari Dana aspirasi yang disalurkan ke Kejaksaan Negeri Batang, Senin,(02/04/2018), Kemarin.

Ketua Umum GNPK-RI Pusat H.M.Basri Budi Utomo AS.SIP mengatakan bahwa
Laporan yang dilakukan PD GNPK-RI Kabupaten Batang terhadap 45 orang anggota DPRD Kab.Batang sudah tepat,
"Kasus tipikor bukan delik aduan, sehingga informasi awal yang disampaikan GNPK-RI merupakan data awal yang wajib ditindaklanjuti dan dikembangkan oleh penegak hukum, sehingga untuk memastikan ada atau tidak adanya tindak pidana korupsi penegak hukum wajib menindaklanjuti dugaan kasus tipikor dimaksud karena negara memberikan kewenangan dan membiayainya, jadi tidak ada alasan bagi penegak hukum tidak menindaklanjuti, mengembangkan dan menuntaskan setiap dugaan kasus korupsi yang dilaporkan dan/atau diinformasikan masyarakat", Jelas Basri.*(rls/tim)