Acara yang dikoordinasikan dan dipimpin langsung oleh Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukan Carlo B Tewu selaku Sekretaris Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektifitas Kebijakan Ekonomi, dengan dua (2) agenda rapat, pertama permasalahan PT. Sari Dumai Sejati terkait HGU dan HGB yang terkendala RT/RW Provinsi Riau dan kedua permasalahan PT Cevron Pacific Indonesia belum adanya Perda RT/RW Kota Dumai sehingga berdampak dan berkaitan pada persetujuan dukumen Amdal dan izin lingkungan.
Walikota Dumai mengatakan didalam forum rapat tersebut, "Kebijakan Presiden dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan meningkatkan arus investasi masuk ke indonesia, namun disisi lain yang selau menjadi faktor kendala utama didaerah yaitu Kota Dumai adalah permasalahan RT/RW yang belum juga tuntas"
Beliau melanjutkan dengan sedikit kesal mengungkapkan, "Persoalan RT/RW ini hampir 5 tahun tidak tuntas-tuntas, sudah 3 kali saya bertemu langsung dengan ibu Menteri Siti Nurbaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, segala daya upaya telah dilakukan serta melibatkan berbagai pihak di Provinsi Riau yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Segala prosedur aturan-aturan sudah kita jalani namun belum juga terlihat titik terang dari persoalan RT/RW ini, jadi sangat diharapkan solusi dari persoalan ini harus segera ditemukan secepatnya, sekaligus keseriusan Pemerintah Pusat juga sangat kami harapkan dalam penyelesaian persoalan RT/RW ini". Ungkap Wako.
Carlo B Tewu mengatakan saat rapat berlangsung" semua persoalan RT RW ini tidak hanya di Riau saja, juga terdapat di Kabupaten/Kota dan Provinsi lain di Indonesia, untuk itu hasil rapat hari ini pun akan lansung di laporkan kepada Bapak Presiden agar secepatnya tuntas RT/RW ini"
Tampak hadir dalam rapat tersebut mendampingi Walikota Dumai kepala Dinas DPMPTSP Hendri Sandra, Kepala Dinas lingkungan Hidup Satrio Wibowo.*
(rls/hms)
