Untuk itu, khusus pembangunan dalam Desa pergunakanlah Angaran Dana Desa (ADD) yang diberikan lebih kurang Rp 1,4 milyar/tahun setiap Desa dari pusat sesuai dengan keinginan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kampar H Azis Zaenal,SH,MM pada acara silaturahmi sekaligus Reses Anggota DPRD Kampar Hendra Yani,SE,MM dipusatkan di Halaman Sekolah Dasar Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar, senin (25/12).
Azis menjelaskan, bahwa dalam pembangunan Desa baik dalam semenisasi jalan, pembelian Alat Rebana, Cat Masjid, Membuat jalan ke Sawah serta keperluan Perlengkapan olahraga Desa setempat. Dana ADD yang diberikan boleh dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan Administrasi yang lengkap asal tidak korupsi.
Dalam membangun Kampar, Azis Zaenal terlebih dahulu telah mengumpulkan para Ulama para tokoh Adat. Kedepan kita bersama jangan lagi memecah adat bahkan memecah anak kamanakan sensiri. Dengan adanya musyawarah dan kata mufakat, Alhamdulillah sekarang semua sudah sadar.
Dengam demikian kita sekarang sudah mulai melakukan pembangunan Jembatan, Jalan, pengembangan bidang Pertanian telah kita bangkitkan kembali. Untuk itu do'akan kami semua sehat agar kami bisa membangun kampar lebih baik.
Sementara itu anggota DPRD Kampar Hendra Yani,SE,MM dalam menjalankan resesnya menyampaikan langsung bahwa tujuan reses adalah untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan UUD.
Kepada masyarakat Hendra menyampaikan juga bahwa bagaimana perubahan Kampar setelah Kabupaten Kampar di jabat Azis Zaenal dan Catur Sugeng Susanto, lihat perubahan daerah dan ibu Kota Bangkinang.
Untuk saat ini kemanjuan Kampar sudah mulai terlihat oleh kita bersama, dalam hal ini di Kampung-kampung perbaikan jalan sudah banyak mulai dilaksanakan. Khusus di Kota Bangkinang sendiri kemajuan sudah banyak, kita lihat objek wisata Stanum dengan hanya menggunakan dana CSR Perusahaan telah bangkit dan diminati masyarakat kembali.
Sebagai anggota DPR jelas tugas sebagai Pengawasan eksekutif, legislasi serta membuat perda. Untuk diketahui bahwa untuk tahun 2018 APBD kampar yang sudah ketok palu, lebih kurang sebesar Rp 2,1 tryliun. dimana dalam jumlah tersebut sebesar 65% adalah habis untuk biaya rutin sementara 35% hanya untuk biaya publik. (rilis/humas/Mzk).
