Pilkada Serentak 2018, Menko Polhukam Nilai Papua Cukup Rawan

Menko Polhukam Wiranto memimpin Rapat Terbatas Tingkat Menteri membahas Pilkada Serentak 2018, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (1/11).

JAKARTA - Sebanyak 171 daerah, yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 27 Juni 2018 mendatang. Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menilai di antara daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak itu, Papua menjadi daerah dengan tingkat kerawanannya yang cukup.

“Papua masih menjadi daerah dengan tingkat kerawanan yang cukup karena suhu politiknya. Namun, daerah-daerah lain juga bisa mengalami hal serupa seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Barat,” kata Wiranto saat memimpin Rapat Terbatas Tingkat Menteri untuk membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah yang akan digelar pada tahun 2018, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (1/11) kemarin.

Namun demikian, menurut Menko Polhukam, semuanya masih dalam batas-batas yang dapat dinetralisasi, belum ekstrem. “Mudah-mudahan tidak ke sana,” ujarnya.

Untuk itu, Menko Polhukam berharap pada saat Pilkada semuanya sudah kondusif, sehingga masyarakat bisa melaksanakan kewajibannya untuk memilih dengan damai dan tentram.

“Kalau memilih dengan cara-cara damai, tanpa pemaksaan, tanpa tekanan nanti pilihannya kan tepat,” tutur Wiranto.

Dengan pelaksanaan yang aman, diyakini Menko Polhukam Wiranto maka kualitas pemilihan dari proses Pilkada juga akan bagus, sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik, berkualitas dan punya kompetensi.

Mengenai Ratas Tingkat Menteri itu, menurut Menko Polhukam, membahas mengenai daerah-daerah mana yang dianggap masih rawan untuk kemudian dicek lebih jauh lagi kerawanannya di bidang apa. Selain itu, Ratas tersebut juga sebagai langkah koordinasi agar menjelang Pilkada indeks kerawanan Pilkada sudah selesai dan sudah diatasi semua.

Tampak hadir dalam ratas rapat terbatas itu antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (rilis/Humas/kemenko polhukam/es)