Penugasan tersebut ditindaklanjuti kedua belah pihak dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) Pipa Duri-Dumai tanggal 9 Juni 2017. Kemudian pada 27 Juli 2017, PT Pertamina (Persero) mengalihkan HoA tersebut kepada PT Pertagas selaku anak perusahaannya. Pada hari Jumat, 10 November 2017, PGN dan Pertagas juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Pembangunan Pipa Gas Duri-Dumai di Kantor Kementerian BUMN. Dalam KSO dimaksud, PGN menguasai 40 persen saham sedangkan Pertagas sebesar 60 persen.
Lalu secara resmi pada Senin (13/11) siang Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan groundbreaking pembangunan pipa gas Duri-Dumai sekaligus menyaksikan penandatanganan perjanjian jual beli dan transportasi gas di Kantor Kementerian ESDM. Ditayangkan secara relay via video conference dengan 2 lokasi proyek di Dumai, Provinsi Riau yaitu di Kilang PT. Pertamina Refinery Unit II Dumai dan di Off Take Station (OTS) Dumai PT. PGN.
Pipa gas ruas Duri-Dumai memiliki diameter 24 inch dan panjang sekitar 64 km dengan titik awal tie in di Duri Meter Station pipa Grissik-Duri (PT TGI) dan titik akhir di Kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai. Gas yang dialirkan pada ruas pipa tersebut milik Pertamina dan PGN dengan sumber gas yaitu Blok Corriodor (ConocoPhillips), Blok Bentu (Energi Mega Persada/EMP), dan Blok Jambi Merang (JOB Pertamina-Talisman).
Pipa Duri-Dumai akan menyalurkan gas untuk Kilang Pertamina Dumai untuk konversi bahan bakar dari fuel oil menjadi gas sehingga berpotensi meningkatkan kemampuan produksi kilang, dengan kebutuhan gas sebesar 57 juta standard cubic feet per day (MMSCFD) dan meningkat bertahap hingga 120 MMSCFD. Pipa Duri-Dumai juga akan mengalirkan gas untuk memenuhi kebutuhan industri di Riau, kebutuhan pelabuhan, dan industri petrokimia dalam rangka mendorong nilai tambah ekonomi wilayah dan nasional serta daya saing industri.
Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan sebesar US$ 52,2 juta dan menyerap tenaga kerja hingga 400 orang pada masa konstruksi. Proyek ditargetkan selesai paling cepat 11 bulan, sehingga bulan Oktober 2018 diharapkan sudah bisa beroperasi.
Selain Groundbreaking tersebut, wakil menteri juga menyaksikan Penyerahan pengalihan pengelolaan lapangan dan penandatanganan 3 perjanjian jual beli dan transportasi gas. (rls/Vie)
