DUMAI, (AR) - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Dumai Riau mendampingi tim SKK Migas meninjau Jalan Abdul Rab Khan milik PT Chevron yang direncanakan peningkatan kualitas untuk akses warga setempat.
Kepala Dinas PUPR Dumai Mohammad Syahminan mengatakan, di Dumai, Selasa, peninjauan tim SKK Migas karena jalan itu berada di areal penguasaan PT Chevron, dan diusulkan peningkatan oleh masyarakat dan didukung anggota legislatif.
"Jalan ini dikuasai chevron dan khusus untuk akses pengawasan pipa minyak, karena ada usulan peningkatan maka diadakan survei lapangan," kata Syahminan.
Dijelaskan, survei dilakukan sebagai tindaklanjut dari usulan warga dan anggota dewan agar jalan dilakukan perbaikan untuk memudahkan akses dan ada jalur alternatif.
Dinas PUPR Dumai, lanjutnya, turun dengan SKK Migas, Badan Pertanahan Nasional dan Komisi I DPRD serta Camat Dumai Selatan untuk melihat kondisi jalan aset Chevron itu guna pematangan rencana perbaikan.
"Tujuannya agar bisa ditindaklanjuti perbaikan ke pemerintah pusat tanpa menganggu keberadaan pipa minyak kepentingan perusahaan," ujar dia.
Menurut dia, keinginan peningkatan jalan ini masih proses pemetaan lahan dan rencana pengusulan, dengan keputusan oleh instansi berwenang di kementerian.
Sementara, Humas SKK Migas Angga Widayana mengatakan, hasil dari tinjauan lapangan ke lahan Chevron ini selanjutnya disampaikan ke Kementerian Keuangan karena pemanfaatan aset harus mendapat persetujuan pusat.
Dikatakan, survei lapangan dilakukan karena jalan aset strategis perusahaan dan terdapat pipa minyak, sehingga rencana pembangunan mesti melalui prosedur berlaku dan kementerian berwenang.
"Kita meninjau ini untuk melihat kondisi di lapangan dan laporan ke atasan karena menteri keuangan berwenang memutuskan terkait rencana pembangunan jalan itu," kata Angga.
Disebutkan, rencana pembangunan ini juga harus memikirkan kerawanan dan perlu diantisipasi karena masuknya kendaraan besar jenis truk bisa mengganggu tekanan pipa minyak.
Sekretaris Komisi I DPRD Dumai Sugiyarto menjelaskan, perbaikan jalan sepanjang 1,6 kilometer diusulkan oleh warga setempat karena kondisi tidak layak untuk memudahkan akses ke sejumlah fasilitas publik.
"Usulan sejak 2015 lalu dan pemerintah daerah sudah menyurati juga pihak terkait di pusat, dan tim skk migas turun melihat kondisi lapangan, kita harap prosesnya cepat rampung," demikian Sugiyarto. (rz)
