 |
| Aparat kepolisian melakukan pengawalan terhadap puluhan massa bernamakan Aksi Peduli Lingkungan saat menggelar unjuk rasa di perusahaan PT Nagamas Palmoil Lestari soal tumpahan minyak stearin. |
DUMAI - (AR) - Walikota Dumai Zulkifli AS dinilai tidak ambil tau soal insiden tumpahan minyak jenis stearin milik PT Nagamas Palmoil Lestari di Pelabuhan Dumai.
Buktinya, Senin (31/7/17) puluhan massa yang mengatasnamakan Aksi Peduli Lingkungan saat menggelar demo memprotes tumpahan minyak PT Nagamas Palmoil Lestari tak nampak menemuinya.
"Kami menilai Walikota Dumai sudah tidak mau tahu soal tumpahan ini. Kita menyuarakan lingkungan, tapi Walikota kita entah kemana rimbanya," celetuk pedemo di depan perusahaan PT Nagamas.
Sebagai kepala daerah, menurut pedemo, Walikota Dumai harus ada di tengah-tengah masyarakat bersama-sama menyuarakan protes terhadap perusahaan yang kerap kali lalai menjalankan usahanya hingga berdampak pada lingkungan.
"Kurun waktu 2017 saja, PT Nagamas Palmoil Lestari sudah dua kali mengalami insiden tumpahan minyak ke laut Dumai. Sanksi tegas juga tidak nampak, bahkan saling lempar bola untuk menyalahkan," tegasnya.
Perusahaan berdalih, jika tidak ada pengamanan atau pemasangan oil boom saat terjadi tumpahan minyak itu disebabkan karena pihak Pelindo I Cabang Dumai tidak respon.
"Perusahaan selalu berkata mereka menyewa tempat untuk usaha, segala sesuatunya sudah ditanggung Pelindo. Ini persoalan yang sudah tidak dibiarkan begitu saja. Dumai mau mereka apakan ini," kata pendemo.
Sementara Kasi Wilayah II Sumatera, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Edward Hutapea mengatakan bahwa saat ini Timnya masih terus berada di lapangan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
"Tim masih di perusahaan PT Nagamas, dari hasil yang dibawa tim nanti akan kami analisa dan periksa. Mudah-mudahan hasilnya berjalan secara maksimal," tuturnya, kepada sejumlah wartawan.
Berdasarkan informasi yang ia terima, kejadian tumpahnya minyak palm oil di perusahaan tersebut bukan hanya sekali, namun sudah berulang kali. "Kami mendapatkan informasi sudah sejak 2012 terjadi hingga 2017 ini," tuturnya.
Dengan kejadian sudah berulang kali tersebut, membuat pihaknya akan mempertimbangkan sanksi yang bakal diberikan. "Karena ini wilayah Dumai, ada dinas lingkungan hidup, maka kami akan berkoordinasi," tambahnya.(rhc)
