 |
| Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Papua, Jackson Ikomouw, kepeda media ini, Senin, (19/5). Siang tadi. |
NABIRE - Terkait Pemberian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) Papua kepada pemerintah Kabupaten Nabire tidak lama ini, dengan dasar kerja nyata apa ?
"Dana pendidikan bagi mahasiswa nabire se-Indonesia saja belum pernah dibayar". Tegas Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Papua, Jackson Ikomouw, kepeda media ini, Senin, (19/5). Siang tadi.
Belum pernah di rehabitalisi beberapa asrama yang ada di Nabire. Asrama Nabire yang sementara ada dibeberapa kota studi itu bukti kerja nyata mantan Bupati Nabire Ap. Youw bukan bupati Isaias Douw.
Apa kerja nyata Bupati Nabire lalu berita status WTP ? Independensi BPKP Papua sangat keliru. Pungkas Jackson
Lanjutnya, Nabire punya gudang masalah. Setiap pagi sampa di sepanjang jalan raya. Honor para honorel sering macet. Kesehatan tidak maksimal. Apalagi biaya pendidikan pendidikan belum pernah dibayar, terhitung dari tahun 2009-2017.
Pihaknya kesal dengan pemberian WTP kepada Bupati Nabire. Seharus perlu ada pantauan langsung dilapangan .
Dana Otonomi Khusus sekitar 80% digunakan untuk siapa ?
Kami minta kepada Pak Gubernur Papua, Lukas Enembe bahwa daerah yang kerjanya belum maksimal itu, lebih bagus jika dana Otonomi khusus di pangkas saja, misalnya: seperti Kabupaten Nabire itu.
Kami dengan tegas minta kepada BPK Pusat utk segera Audit dana pendidikan Kabupaten Nabire. (rilis/jackson)
