 |
| Presiden Jokowi dan Ibu Negara saat diterima oleh Presiden Duterte di Manila, Filipina. (Foto: Humas/Rahmat) |
FILIPINA, AnalisaRiau.com - Pada hari kedua kunjungan kerjanya di Manila, Filipina, Sabtu (29/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-30 ASEAN dan rangkaian kegiatannya di Philippine International Convention Center (PICC), Manila.
Selain upacara pembukaan, agenda KTT ke-30 ASEAN yang akan diikuti oleh Presiden Jokowi diantaranya sidang pleno, sesi foto bersama, jamuan santap siang, retret, dan penandatanganan deklarasi ASEAN.
Baca Juga : Awali Kunjungan Kenegaraan, Presiden Jokowi Disambut Presiden Duterte di Istana Malacanang
Sore hari, Presiden Jokowi diagendakan untuk mengikuti penutupan KTT ke-30 ASEAN. Presiden juga akan menghadiri KTT Brunei Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ke-12 dan KTT Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-10.
Malam harinya, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan menghadiri Gala Dinner yang dihadiri oleh semua Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan Delegasi di Grand Ballroom, Hotel Sofitel Philippine Plaza.
Pertemuan Bilateral Aung San Suu Kyi
Sebelum mengikuti rangkaian KTT ASEAN ke-30 dan pertemuan terkait lainnya, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengadakan pertemuan bilateral dengan State Counsellor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi di Hotel Sofitel Philippine Plaza.
Sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada wartawan, Jumat (28/4) sore waktu setempat, dalam pertemuan dengan Aung San Suu Kyi akan dibahas mengenai perkembangan di Rakhine State karena Indonesia terus memonitor perkembangan di sana.
“(Presiden) ingin mendengar juga dari State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi mengenai masalah perkembangan di lapangan seperti apa, apa yang diharapkan dari Indonesia, dan harapan Indonesia terhadap Myanmar,” ujar Menlu, Jumat (28/4), di Hotel Sofitel Philippine Plaza.
Ditambahkan Menlu, telah ada laporan interim dari Advisory Committee for Rakhine State yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Kofi Annan.
“Ada beberapa rekomendasi di dalamnya (dan) apa yang telah dan akan dilakukan oleh Indonesia adalah hal-hal yang kalau kita lihat dari rekomendasi dengan apa yang kita lakukan itu semuanya itu sejalan,” tukas Menlu.
Indonesia, tutur Menlu, telah dan siap membantu penanganan masalah di Rakhine State baik yang sifatnya jangka pendek terkait masalah kemanusiaan juga jangka menengah dan panjang.
“Kita sudah ada daftarnya, yang mid and long term itu dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, itu semuanya ada. Presiden mungkin akan menyampaikan pada Daw Aung San Suu Kyi,” pungkas Menlu.*** (humassetkab)
