MANDAILING NATAL - Walau telah diatur dalam Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara, terkait hukuman pidana bagi penggunaan material yang berasal dari kegiatan tanpa izin resmi dari Pemerintah, PT Jaya Kontruksi hingga Senin (27/03/23) masih terus beroperasi menggunakan material galian C yang sangat kuat dugaan tidak memiliki sembarang izin dari Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam UU No 3 Tahun 2020.
Keleluasaan penggunaan material galian C ini diduga tidak lepas dari perlindungan yang diberikan oleh Pihak Kepolisian Polres Mandailing Natal, berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk bebas melakukan aktivitas penambangan galian C di Kabupaten Mandailing Natal harus memberikan upeti tertentu melalui Oknum Personil Polres Mandailing Natal yang diduga turut melakukan kegiatan penambangan galian C ilegal.
Untuk memastikan hal tersebut Awak media ini mencoba mengkonfirmasi Kapolres Mandailing Natal AKBP H.M Reza Chairul A S, SIK, SH, MH melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Res Krim) Polres Mandailing Natal AKP Prasetyo Triwibowo, SIK, Senin (27/03/23),melalui pesan Whats Apps (WA), guna mempertanyakan perkembangan penyelidikan yang dilakukan Pihak Kepolisian terhadap dugaan penggunaan galian C Ilegal oleh PT Jaya Kontruksi, Namun hingg berita ini di kirim ke Redaksi Kasat Res Krim Polres Mandailing Natal belum memberikan jawaban apapun.
Sementara itu Pihak PT Jaya Kontruksi sendiri yang dihubungi melalui Manager Operasionalnya Ferry Firnanda, juga tidak memberikan jawaban terkait penggunaan material galian C yang diduga berasal dari kegiatan tanpa izin tersebut.*(tim)
