ROKAN HILIR - Hingga dengan Oktober 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) telah membahas sepuluh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan dari Pemkab Rohil satu diantaranya Ranperda usulan dari DPRD Rohil.
Adapun sembilan Ranperda usulan pemerintah diantaranya tentang tarif pelayanan air minum pada unit pelaksana teknis sistem penyediaan air minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Kedua, tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Rohil nomor 15 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan tera atau tera ulang.
Ketiga, tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Rohil nomor 9 tahun 2015 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian penghulu. Keempat, tentang perubahan nama dan badan hukum PD Sarana Pembangunan Daerah. Lalu yang kelima, tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Rohil.
Kemudian yang ke enam, tentang rencana tata induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2020-2035. Ketujuh, tentang pembangunan industri Kabupaten Rohil tahun 2019-2039. Lalu yang ke delapan, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan (P2) APBD Kabupaten Rohil tahun anggaran 2021 dan sembilan, tentang perubahan APBD Kabupaten Rohil tahun 2022.
Sementara itu, Ranperda usulan DPRD tentang Hymne dan Mars Rohil. Jadi, dari sepuluh ranperda tersebut diantaranya ada empat yang sudah selesai dibahas dan menjadi Perda. Seperti Perda tentang perubahan nama dan badan hukum PD Sarana Pembangunan Daerah, Perda tentang Hymne dan Mars Rohil, Perda tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rohil tahun 2021 dan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rohil tahun 2022.
Lebih lanjut dikatakan Maston, selain dari hal tersebut, DPRD juga sedang melakukan pembahasan atas tiga Ranperda, tentang perubahan Peraturan DPRD Rohil nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, Ranperda tentang tata beracara Badan Kehormatan dan Ranperda tentang kode etik. "Mudah-mudahan enam Ranperda dan tiga Ranperda DPRD tersebut dapat diselesaikan pada masa sidang ketiga ini," harap Maston. (Adv)
