Naiknya Harga BBM Picu Tidak Optimalnya Pengawasan Laut


ROKAN HILIR - Hingga saat ini kasus Ilegal Fishing yang terjadi di wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) belum bisa diatasi secara optimal. Hal ini bukan tanpa alasan lemahnya pengawasan serta tidak adanya kerjasama dari pihak terkait dari daerah yang nelayannya paling kerap melakukan pencurian ikan di perairan Rohil menjadi pemicu utama sehingga kekayaan hasil laut di Rohil ini tak mampu untuk di hentikan. 

Menyedihkan memang, namun beginilah kondisinya dari dahulu. Siapa yang paling merasakan dampak dari pencurian ikan ini, siapa lagi jika bukan para nelayan dari berbagai daerah pesisir Rohil yang selama ini hanya mampu melakukan penangkapan ikan secara tradisional. Tidak hanya ikan, terumbu karang yang berada di dasar laut tempat bermainnya ikan juga turut mengalami kepunahan akibat hancur di hantam alat tangkap yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang yakni Pukat Harimau. 

Semenjak Dinas Perikanan berdiri di Kabupaten Rohil hingga saat ini, kapal nelayan asal Sumatra Utara (Sumut) yang paling kerap tertangkap melakukan Ilegal Fishing di perairan Rohil ini. Tak hanya menyalahi aturan karena mengunakan alat tangkap berupa Pukat Harimau, nelayan asal Tanjung Balai yang paling sering di temui melakukan penangkapan ikan di luar zona tangkapan mereka ini seperti tak pernah jera walau sebagian dari mereka pernah di tangkap dan bahkan ada yang kapalnya di hancurkan.

Dari dulu hingga kini keluhan para nelayan khususnya yang melakukan penangkapan ikan di tengah laut tak pernah berubah masih sama yakni gerah dengan keberadaan kapal-kapal nelayan asal Tanjung Balai tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa kapal nelayan luar ini melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Rohil. Apakah di perairan Sumatra Utara tidak memiliki ikan lagi sehingga mereka nekat menangkap ikan diluar jalur mereka. 

Masih maraknya Ilegal Fishing selama ini memicu tudingan pedas para nelayan terutama kepada pemerintah dalam hal ini pihak terkait, siapa lagi jika bukan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas terkait dinilai kurang melakukan pengawasan sehingga kondisi ini terus menerus terjadi dan tak adanya rasa takut dari para pelaku. 

Menyikapi kondisi tersebut, sekaligus menjawab tudingan para nelayan kepada pihak terkait awak media online www.abalisariau.com mencari jawabannya langsung terhadap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Ir, H Herman Mahmud. M.Si yang baru-baru ini berada di Bagansiapiapi, Kabupaten Rohil untuk menyerahkan bantuan alat tangkap ikan kepada 7 kelompok nelayan asal tiga Kecamatan yakni Pasir Limau Kapas, Bangko dan Sinaboi.

Dirinya menjelaskan untuk penanganan Ilegal Fishing ini tidaklah semata menjadi tugas Dinas terkait semata melainkan ada tiga instansi yang bertanggung jawab diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Polair dan juga TNI AL. "Perlu untuk diketahui dan harus diakui bahwa saat ini kami tengah mengajukan anggaran yang cukup besar kepihak  Kementrian Kelautan. Hal ini dikarena naiknya harga Bagan Bakar Minyak," aku 

Tahun lalu terangnya, patroli yang dilakukan di wilayah perairan Rohil hanya empat kali dalam setahun. "Saya berharap setahun itu 24 kali. Ini sekarang kita perjuangan dan diharapkan bisa. Cuman persoalan ini juga menjadi dilema karena yang banyak itukan nelayan asal Sumatra Utara kita harapkan pihak terkait di sana juga sama-sama menangani ini. Karena nelayan mereka datang kemari," ungkapnya.

Menurut informasi nelayan yang datang itu tidak memiliki izin. Seharusnya bersama-sama menangani ini. "Saya pernah panggil pihak terkait asal Sumatra Utara dan mereka ternyata mengeluhkan hal ini karena ini ternyata liar. Kita pernah menangkap beberapa kapal tapi ternyata mereka turun lagi ke perairan Rohil," akunya. 

Kita tidak mungkin setiap hari kelaut. Apa lagi saat ini harga Solar naik, dan Solat yang di pakai ini adalah Solar industri dengan harga perliter Rp.18 ribu, kalau Solar Subsidi masih mending. "Saya berharap satu bulan dua kali turun patroli. Akibat naiknya harga BBM pengawasan jadi tidak fleksibel sehingga tahun lalu kita hanya bisa melakukan patroli setahun empat kali. Intinya BBM lah yang menjadi kendala utama," terangnya.

Dinas sistemnya berdasarkan anggaran yang ada, jika berubah tidak bisa. "Makanya kawan-kawan dilapangan kami berterimakasih juga atas support dan kritikannya namun, pahamilah kendala yang kami hadapi salah satunya akibat persoalan BBM ini dan jangan menganggap bahwa kami tidak bekerja atau tidak berbuat," akunya. 

Terlepas dari hal itu, untuk jumlah personil walaupun belum memadai akan tetapi dianggap sudah oke, sebab UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Wilayah III Rohil sudah punya PPNS sudah punya Polsus. Namun karena pengunaan anggaran harus terukur berdampak kepada kurang optimalnya pengawasan. "Jika salah pengunaan anggaran maka kita akan salah. Jadi saya kerap mengingatkan petugas disini bila ada tudingan dan cibiran kurang sedap terima saja," paparnya.

Berkaca dari beberapa kasus sebelumnya, dimana akibat gerah dengan ulah nelayan asal Sumatra Utara beberapa nelayan Rohil menahan salah satu kapal dan awalnya. Bila adanya nelayan melakukan penangkapan kapal luar itu boleh saja namun, harus serahkan ke pihak terkait yang berhak melakukan penanganan dan penindakan dan pastikan ada bukti benar bahwa kapal itu ilegal, tapi perlu diingat jangan sampai anarkis, ingatnya. 

"Peran nelayan ini bagus, cuman yang menjadi persoalan selama ini nelayan asal Sumatra Utara saja, inikan aneh. Pihak terkait sanakan tau dimana mereka harus bersandar, dimana kapal ini berlabuh jangkar dan dimana mereka menjual ikan kan bisa di periksa jangan hanya diserahkan ke Riau dan sja penangananya. Jika tidak ada izin berarti mereka mencuri dan pihak terkait sana bisa menangani itu," pungkasnya. (Erik)

Nama

Advetorial,30,Advevetorial,23,Batam,5,Bengkalis,420,Berita,2093,BeritaRiau,1,Biografi,18,Bisnis,88,Dumai,741,Dunia,81,Editorial,17,Hukum,1198,Inhil,99,Inhu,41,Kampar,138,Kepri,13,Kuansing,71,Kuliner,8,Lifestyle,93,Meranti,68,Nasional,1624,Nasionall,1,Olahraga,212,Opini,2,Pekanbaru,650,Pelalawan,236,Pendidikan,57,Peristiwa,269,Politik,157,Rau,1,Redaksi,5,Riau,2497,Rohil,688,Rohul,67,ROKAN HILIR,1,Siak,113,Sumatera,165,Sumatera Barat,4,Teknologi,70,Traveling,55,Video,71,
ltr
item
Analisariau: Naiknya Harga BBM Picu Tidak Optimalnya Pengawasan Laut
Naiknya Harga BBM Picu Tidak Optimalnya Pengawasan Laut
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnLmqqk0u3M9LEYCx5bBhjWPDOQpM7bcKBsGs_F7vgMSzlOXn3VaSa4fDDGt9JhF7sBxHVX4F1ErxocQIUVSUo6FC7ICDUF6wsW96Dpe746EDU5tcOVf4lsq42ekqRKinVdPUbcoPf6g7e5hbGjIUEnOLqaXLnuEGedwG-bNA36RPymr9W8J_U0CRr/s320/IMG_20221027_213522.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnLmqqk0u3M9LEYCx5bBhjWPDOQpM7bcKBsGs_F7vgMSzlOXn3VaSa4fDDGt9JhF7sBxHVX4F1ErxocQIUVSUo6FC7ICDUF6wsW96Dpe746EDU5tcOVf4lsq42ekqRKinVdPUbcoPf6g7e5hbGjIUEnOLqaXLnuEGedwG-bNA36RPymr9W8J_U0CRr/s72-c/IMG_20221027_213522.jpg
Analisariau
http://www.analisariau.com/2022/10/naiknya-harga-bbm-picu-tidak-optimalnya.html
http://www.analisariau.com/
http://www.analisariau.com/
http://www.analisariau.com/2022/10/naiknya-harga-bbm-picu-tidak-optimalnya.html
true
8225591636268580222
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy