PEKAN BARU - Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) layangkan surat Somasi (peringatan) pertama ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
Adapun maksud surat Somasi (peringatan) pertama tersebut adalah menindaklanjuti temuan Formasi, terkait pengelolaan dan pembuangan limbah sisa produksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Balam Sawit Sejahtera (PT. BSS) yang terletak di Balam Sempurna KM 23 Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kab. Rohil, permasalahan terkait limbah pengolahan yang menghasilkan bau tak sedap serta udara yang tidak sehat terus menyelimuti warga sekitarnya.
Ketua Formasi Prov. Riau Dr M Nurul Huda SH MH kepada awak media menjelaskan," setelah kita lakukan Investigasi kelapangan beberapa waktu lalu bahwa kenyataan dilapangan memang sangat memprihatinkan, bau busuk limbah yang menyengat tercium sampai kepemukiman masyarakat sekitar pabrik," katanya.Sabtu (22/06/2019).
Sepertinya pihak perusahaan kebal hukum dan diduga antara pihak perusahaan dan DLH Kab. Rohil ada unsur kongkalikong.
Huda menegaskan," perusahaan dan DLH Kab. Rohil seolah-olah tidak tutup mata dengan laporan dan pengaduan masyarakat sekitar, bahkan sudah didemo mahasiswa bersama warga," tegasnya.
Sebagaimana diatur oleh Undang-undang bahwa industri yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah memiliki kewajiban untuk mengolah limbah itu secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jika dibuang sembarangan sama artinya dengan keserakahan, karena ingin memperoleh untung besar dengan merugikan orang lain dan lingkungan sekitarnya," tegasnya.
Lebih jauh Huda menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak aturan yang mengatur tentang pengelolaan limbah atau kelestarian lingkungan hidup ini. Sebut saja Undang-Undang (UU) No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 163 tentang Kesehatan Lingkungan.
"Pada pasal itu berbunyi, upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya," ujarnya.
Dijelaskan pula pada UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pada pasal 69 berbunyi setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Menurut Huda, berdasarkan UU tersebut juga dilarang memasukan bahan berbahaya dan beracun (B3) ke dalam wilayah NKRI, selain melarang memasukkan limbah dari luar negara ke media lingkungan hidup.
"Dalam UU juga sudah jelas, dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup, membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan," pungkasnya.
Karena merasa tidak mengindahkan laporan dan pengaduan masyarakat makanya Formasi layangkan Somasi (peringatan) dengan batas waktu 7 × 24 jam, tandas Huda mengakhiri penjelasanya.(rdk/hg)
