KOTA BATU - Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur gelar pelantikkan 4 Pimpinan Daerah GNPK-RI masa bhakti 2022- 2027 resmi dilantik di Hotel Asida Majapahit Hall, Kota Batu, Rabu (27/10/2022).
Adapun pengurus yang dilantik adalah PD GNPK-RI Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Ponorogo dan Kab. Ngawi.
Ketua GNPK-RI Provinsi Jawa Timur H ,Surjono, SH, MH, menyampaikan setelah dilantik sejumlah pimpinan ini, agar langsung bergerak dan koordinasi dengan Kepala Darah Walikota maupun Bupati dalam pencegahan korupsi di wilayahnya.
“Bangsa dan negeri ini sedang menunggu integritas komitmen Presiden Republik Indonesia, untuk melaksanakan agenda reformasi menghukum mati koruptor, karena hanya itu, satu – satunya solusi mewujudkan rakyat Indonesia hidup aman, adil makmur, dan sejahtera,” kata Surjono usai Lantik sejumlah pimpinan GNPK-RI.
Jika ada anggota GNPK-RI yang melanggar atau menabrak anggaran dasar ketika bertugas, pihaknya tidak akan segan untuk menindak.
“Jika ada yang bermain – main menerima suap, kami GNPK-RI tidak segan – segan akan melaporkan pada pihak berwajib,” ancam Surjono.
Perlu diingat lagi, menurutnya jangan sampai menerima suap atau penekanan atas tindakan – tindakan yang tidak bermoral.
“Terlebih pelantikan sudah terlaksana nanti bisa kerjasama dengan kepala daerah untuk sosialisasi tentang pencegahan korupsi. Artinya kerjasama itu bukan agenda – agenda mencari keuntungan baik untuk GNPK-RI maupun pribadi,” tegas dia.
Sementara Ketua Umum GNPK-RI , H,M, Basri Budi Utomo, menambahkan dari sejumlah 34 Provinsi, 26 diantaranya yang sudah punya SK.
“Targetnya segera buat gebrakan dalam membantu proses korupsi.Usai dilantik pimpinan empat daerah segera bergerak berkirim surat kepada pemerintah daerah setempat tentang legalitas dan keabsahan dalam pengurusan GNPK-RI,” ungkapnya.
Ini, ungkap dia, tujuannya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi. Terlebih menurut dia, GNPK-RI berdiri sudah puluhan tahun di negeri ini.
“Kami juga punya data – data terkait anggaran tiap daerah, darah maupun pusat, termasuk masing – masing SKPD. Untuk proyek, tender maupun penunjukan langsung, GNPK-RI punya datanya,” timpalnya.
(tim media gnpk-ri)
