Tuntutan Demo Para Buruh Dianggap Gak Lucu


PEKANBARU - Ratusan orang yang menamakan sebagai Buruh Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F.SPTI-KSPSI) dari beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau berkumpul di seputar kantor Gubernur Riau jalan Sudirman, Pekanbaru, Kamis (15/9/2022) lalu. Mereka melakukan Demo dengan  tuntutan meminta Bupati Rokan Hilir (Rohil), Afrizal Sintong turun tahta dari Bupati.

Aksi demo ini dilatar belakangi  dualisme kepengurusan SPTI di Kabupaten Rohil yang berujung adanya dugaan Bupati memihak ke salah satu pengurus DPC SPTI Versi Hijrah. Sesuai Undang- Undang Ormas seluruh kelengkapan Administrasi telah memenuhi syarat Versi Hijrah sehingga layak di dukung Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Kepengurusan SPTI Versi Fuad di duga secara Administrasi kelembagaan tidak memenuhi syarat sebagai Organisasi Buruh karena di duga tidak memiliki AHU sebagai kelengkapan yang di keluarkan oleh Kementrian Hukum dan Ham.

Sesuai informasi yang di peroleh, di tingkat DPP Versi Fuad – Saut dan Surya Batubara juga masih bermasalah (proses Hukum) dan belum tuntas. Sehingga, sangat perlu di pertanyakan Pemprov Riau dan Kabupaten Kota. Kadiskominfotiks Rohil Indra Gunawan SE saat dikonfirmasi, Jumat (16/9/2022) mengajak seluruh elemen agar menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Baik Pergub maupun Peraturan Bupati.

Selain itu juga kata Indra, dirinya dengan tegas mengatakan terkait persoalan dualisme tidak perlu melebar kemana-mana. "Adik-adik kan paham tentang undang-undang. Minta Bupati turun tahta, kan gak lucu, jangan sampai adik-adik di tunggangi oleh oknum yang memanfaatkan adik-adik maupun para buruh," ujarnya.

"Mari kita duduk bersama dengan tenang dan kita cari solusi dengan baik," tambah nya lagi. Hal senada juga pernah disampaikan Bupati Rohil Afrizal Sintong saat menerima perwakilan buruh di kantor Bupati beberapa waktu lalu. Dimana, Bupati dengan elegan mengatakan kepada beberapa perwakilan buruh yang menggelar aksi unjuk rasa agar membawa persoalan dualisme kepengurusan SPTI-SPSI tersebut ke jalur hukum yakni dengan menggugat ke PTUN. (Rilis)

Sesuai Undang- Undang Ormas seluruh kelengkapan Administrasi telah memenuhi syarat Versi Hijrah sehingga layak di dukung Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Kepengurusan SPTI Versi Fuad di duga secara Administrasi kelembagaan tidak memenuhi syarat sebagai Organisasi Buruh karena di duga tidak memiliki AHU sebagai kelengkapan yang di keluarkan oleh Kementrian Hukum dan Ham. Sementara itu, sesuai informasi yang di peroleh, di tingkat DPP Versi Fuad – Saut dan Surya Batubara juga masih bermasalah (proses Hukum) dan belum tuntas. Sehingga, sangat perlu di pertanyakan Pemprov Riau dan Kabupaten Kota.

Salah seorang aktifis Buruh dan juga Dosen di salah satu Universitas di Pekanbaru mengatakan, bahwa tuntutan para Pendemo “Ngawur”. Sebab, sesuai undang-undang Otonomi, Bupati berhak mengeluarkan surat untuk ketenangan Daerahnya agar kondusif. "Jika tidak berkenan dengan Surat yang di keluarkan Bupati dapat di somasi lewat Pengadilan atau PTUN, jangan Demo nggak jelas," ucapnya menyarankan. 

Beruntung lanjutnya, pihak Pemprov Riau bijak serta cepat tanggap dengan situasi dengan langsung menerima utusan pendemo untuk di carikan solusi. "Karena setiap hari di kota Pekan baru terus ada Demo kenaikan BBM belum lagi Demo di Kejaksaan oleh pengurus Pemuda Pancasila," ungkapnya. 

Di sisi lain lanjutnya, masyarakat sudah jenuh melihat demo-demo yang sering mengakibatkan kemacetan di berbagai ruas jalan. "Masyarakat Pekanbaru meminta kepada pihak Polri agar tidak memberikan izin dulu kepada para pendemo, kita mau tenang dulu," pungkasnya. (Rilis/Foto:Istimewa)

Nama

Advetorial,18,Advevetorial,21,Batam,5,Bengkalis,420,Berita,2031,Biografi,18,Bisnis,88,Dumai,738,Dunia,81,Editorial,17,Hukum,1189,Inhil,99,Inhu,41,Kampar,138,Kepri,13,Kuansing,70,Kuliner,8,Lifestyle,93,Meranti,68,Nasional,1619,Nasionall,1,Olahraga,207,Opini,2,Pekanbaru,647,Pelalawan,235,Pendidikan,57,Peristiwa,268,Politik,153,Rau,1,Redaksi,5,Riau,2439,Rohil,640,Rohul,67,ROKAN HILIR,1,Siak,113,Sumatera,165,Sumatera Barat,4,Teknologi,70,Traveling,55,Video,71,
ltr
item
Analisariau: Tuntutan Demo Para Buruh Dianggap Gak Lucu
Tuntutan Demo Para Buruh Dianggap Gak Lucu
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUAHbve1wZvLYL6NvjitmELAvCfs0c83u-1KNjXnUrvoXKUoiC4Ahq1QSuANtCiICJY8QeIn6Pwp1Bt5yTDf34fNnuoO3G67Zd9vc6VC3K7jCruXafaB0CQ8U7PhB9fF0g3ICAIQ_XJIyFJ67h2RPnjx3JYp04wIK5VwasfKTQu89sXAEsycDoVjHJ/s320/IMG_20220916_160845.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUAHbve1wZvLYL6NvjitmELAvCfs0c83u-1KNjXnUrvoXKUoiC4Ahq1QSuANtCiICJY8QeIn6Pwp1Bt5yTDf34fNnuoO3G67Zd9vc6VC3K7jCruXafaB0CQ8U7PhB9fF0g3ICAIQ_XJIyFJ67h2RPnjx3JYp04wIK5VwasfKTQu89sXAEsycDoVjHJ/s72-c/IMG_20220916_160845.jpg
Analisariau
http://www.analisariau.com/2022/09/tuntutan-demo-para-buruh-dianggap-gak.html
http://www.analisariau.com/
http://www.analisariau.com/
http://www.analisariau.com/2022/09/tuntutan-demo-para-buruh-dianggap-gak.html
true
8225591636268580222
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy