MEDAN - Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Sumatera Utara resmi menyampaikan laporan Dugaan Pungli Terhadap Kepala Desa se-Kabupaten Mandailing Natal Kepada Kejaksaan Tinggi Sumut.
Adapun laporan dengan Nomor. 23/GNPK-RI/SU-LP/VII/2022 disampaikan Sekretaris GNPK-RI Sumut, Yulinar Lubis kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Yuli mengatakan,"Laporan tersebut, kami tujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,"katanya yang didampingi oleh pengacara GNPK-RI Sumut , Fendi Luaha, SH kepada awak media didepan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumut usai membuat laporan pengaduan, Selasa (26/07/2022)
Pada kesempatan itu, Yulinar Lubis menyatakan, berdasarkan informasi dan laporan yang diterima serta keluhan dari para Kepala Desa ditemukan indikasi pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemerintahan Desa melalui Camat se-kabupaten Mandailing Natal. Sehingga dari bukti dan fakta yang dikumpulkan, maka ia melaporkan temuan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Sumut.
"Kami mendapatkan bukti otentik bahwa Kadis PMD Mandailing Natal melalui para Camat meminta sejumlah uang kepada para Kades sebesar Rp 1,7 juta per Desa. Dan hasil pungli itu, informasinya akan dipergunakan untuk menutupi kasus Bimtek tahun 2021 yang sedang berproses hukum di Polda Sumatera Utara, padahal anggaran itu tidak ada tertampung di APBDES tahun 2022", cetus Yulinar.
Selain itu, lanjut Yulinar Lubis, ada juga pungutan liar sebesar Rp 25 juta hingga Rp 30 juta per Desa dengan alasan untuk pembelian bibit dan pupuk. Padahal, bibit dan pupuk tersebut tidak dibutuhkan oleh masyarakat desa dan harganya juga sangat mahal tidak sesuai dengan harga pasaran.
Lanjutnya, ada juga kutipan sebesar Rp 1,5 juta untuk pembayaran gambar photo-photo pahlawan asal Mandailing Natal sebanyak 3 photo. Artinya, setiap photo dihargai Rp 500 ribu, sementara harga dipasaran hanya Rp 30 ribu.
Dari hasil investigasi GNPK-RI Sumut, dapat disimpulkan adanya dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan oleh Bupati, Kadis Pemdes, Camat se-kabupaten Mandailing Natal dan sebagai korbannya adalah Kepala Desa. Sebab menurut pengakuan beberapa Kepala Desa dan Camat bahwa perintah untuk melakukan pungutan tersebut berasal dari Bupati yang diturunkan kepada Kadis Pemdes dan diturunkan lagi kepada Camat.
Maka dari itu, Yulinar Lubis melalui GNPK-RI Sumut melaporkan pihak-pihak tersebut diatas dan meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumut dengan segera mungkin menindaklanjuti serta memproses secara hukum laporan yang telah disampaikan secara tertulis.
"Meminta Kejati Sumut segera memanggil dan memintai keterangan para Kades serta memanggil dan memeriksa para Camat, Kepala Dinas Pemdes dan Bupati Mandailing Natal", pinta Yulinar Lubis.
Tambah nya "Jika memang terbukti ada indikasi punglinya, maka aparat penegak hukum harus menindak tegas siapapun yang telah melanggar hukum tanpa harus tebang pilih", tandasnya. (tim media gnpk-ri)
