ROKAN HILIR - Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) telah selesai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan nama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rohil dari Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPR) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan langsung mengelar rapat bersama pihak terkait yang dipimpin oleh Wakil Ketua lll DPRD Rohil, Hamzah.
Rapat yang di gelar Selasa (14/06/2022) itu turut didampingi Wakil Ketua ll, Basiran Nur Efendi SE, Ketua Pansus, Perwedissuito,SP beserta anggota dan Kabag Persidangan DPRD Rohil, Julianda,Ssos beserta staf. Sedangkan pihak terkait yang hadir dalam rapat itu dari Pemkab Rohil dihadiri Asisten ll Bidang Pembangunan, H Rahmatul Zamri, dan Kabag Hukum Sekda Rohil, Arbaen, SH. Sedangkan dari pihak BUMD diantaranya dihadiri langsung oleh tiga Direktur BUMD PD Sarana Pembangunan Rokan Hilir.
Ketiga Direktur tersebut yakni Direktur Utama, Kasmer Dahlan, SIP, Direktur Pembangunan, Muhammad Syah Padri,ST dan Direktur Umum, Rahmat Hidayat,S,Si, MM. Ketua Pansus, Perwedissuito SP, menjelaskan bahwa kerja Pansus I DPRD sudah sampai ke tahap finalisasi, dan tinggal menunggu dari pihak Biro Hukum Provinsi Riau maka akan diagendakan untuk Sidang paripurna.
"Jika nantinya yang kita tunggu dari Biro Hukum Provinsi Riau sudah turun ke kita, maka akan langsung di agendakan sidang paripurna," sebutnya. Pada prinsipnya Pansus I sudah membahas beberapa kali terhadap perubahan nama BUMD itu.
"Memang ada semacam audit atau laporan antara pihak BUMD dengan BPK ada sedikit pergeseran (angka yang berbeda), sehingga kita kemarin minta ke pihak pemerintah dan BUMD untuk mengaudit Tim independen dan Alhamdulillah sudah diserahkan kepada kita dan itu sudah kita pelajari dan mungkin hasilnya juga sudah bisa dipertanggungjawabkan," akunya.
Ranperda tentang perubahan nama BUMD itu aku Perwedissuito sudah di sahkan dan hal itu dilakukan berhubung SK Pansus I berakhir pada 6 Juli 2022. "Jadi kita sahkan sebelum SK kita berakhir," ungkapnya sembari menerangkan bila nantinya sudah menjadi PT maka gerak langkah untuk BUMD ini lebih luas, dan bisa memberikan makna bagi masyarakat Kabupaten Hilir, supaya bisa membuka lapangan kerja, mencari bisnis-bisnis baru untuk menunjang PAD Rokan Hilir.
Sementara itu, Direktur BUMD PD Sarana Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir, Kasmir Dahlan,SP mengaku bahwa pada prinsipnya pihak BUMD sangat mendukung kinerja Pansus l DPRD Rohil dalam perubahan status hukum perusahaan BUMD dari PD menjadi PT.
"Kita sangat mendukung sekali terhadap kinerja Pansus l DPRD Rohil dalam perubahan status hukum perusahaan BUMD ini, dari PD Menjadi PT atau dari Perumda menjadi Perseroda. Dengan menjadi Perseroda nanti PT nanti mungkin kita berharap akan bisa lebih mengembangkan BUMD ini menjadi perusahaan yang nanti ekspektasi menjadi perusahaan yang besar yang bisa ikut berkecimpung di dalam berbagai usaha," aku Kasmir Dahlan.
Mudah-mudahan perubahan ini nanti bisa terlaksana dengan baik, terlaksana lebih cepat seperti yang disampaikan oleh Ketua Pansus sebelum 6 Juli ini sudah disahkan, ketika sudah disahkan nanti kita akan langsung bekerja, agar perubahan itu sesuai dengan harapan pemerintah daerah dan sesuai dengan harapan DPRD yang telah lama memproses Pansus ini.
"Sebenarnya pada hari ini kita juga udah mulai menjejaki beberapa bidang pekerjaan bidang migas. Kita udah coba untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Namun kita lebih yakin ketika menjadi PT (Perseroda) Persero daerah ini mungkin bisa lebih membuka ruang dan waktu untuk BUMD lebih jauh lebih dalam lagi dan lebih besar lagi bisa untuk berkecimpung di bidang migas," tuturnya sembari berharap. (Adv)
