ROKAN HILIR - Kekayaan hasil laut di wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) membuat para nelayan masih bertahan dengan profesi mereka. Harga ikan yang masih terbilang mahal membuat para nelayan terus melakukan penangkapan ikan dengan berbagai alat tangkap dan salah satunya dengan cara tradisional mengunakan tiang bubu. Walau pola tangkap ini sudah ada sejak zaman dahulu dan bertahan hingga saat ini namun, disisi lain keberadaan tiang bubu yang berjejer di beberapa titik di laut tersebut kerap membahayakan kapal, pompong dan bots yang melintas.
Kamis (17/2/2022) di di Gedung Serbaguna H Misran Rais di Jalan Utama Bagansiapiapi, di gelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang alat tangkap bubu tiang dan tambak kerang di perairan Kabupaten Rohil. Rakor yang diikuti oleh para pengusaha tiang bubu tersebut juga dihadiri Kadiskanlut Provinsi Riau Herman Mahmud, Kadis Perikanan Rohil M. Amin, Asisten I Setdaka Rohil, Drs Ferry H. Parya, Camat Pasir Limau Kapas, Camat Bangko, Camat Kubu Babussalam, Camat Sinaboi, PSDKP Wilayah III Bagansiapiapi, Ketua HNSI Rohil, Ketua Umum PMII Rohil Riki Dermawan, Sekretaris Umum PMII Rohil Muhammad Fadhli beserta kader PMII Rohil.
Rakor yang dipimpin oleh wakil bupati (Wabup) Rohil, H Sulaiman SS MH ini membahas persoalan terkait keberadaan tiang bubu di wilayah Rohil. Dikatakan Wabup, Kabupaten Rohil khususnya wilayah pesisir merupakan daerah perikanan yang meliputi Kecamatan Sinaboi, Bangko, Kubu serta Kubu Babussalam (Kuba). "Keempat wilayah ini mayoritas masyarakatnya banyak yang berprofrsi sebagai nelayan dan sebagainya mendirikan usaha dengan memanfaatkan hasil laut," jelasnya.
Pemerintah tentu harus mendukung masyarakar pesisir tersebut bagaimana kehidupan mereka bisa sejahtera. "Pemda bersama dengan Dinas Perikanan baik Kabupaten maupun provinsi harus bisa sama-sama memikirkan bagaima kedepan masyarakat nelayan di Rohil ini bisa menikmati hasil tangkap ikan tetap banyak sehingga kesejahteraan hidup mereka bisa meningkat," saran Wabup.
Terkait persoalan Keberadaan alat tangkap mengunakan tiang bubu sebenarnya ini sudah berjalan sejak dahulu kala. Bahkan, karena keberadaan tiang bubu inilah Bagansiapiapi terkenal dengan Produk Belacan nya hingga ke pulau Jawa, terang Wabup. "Akan tetapi, yang menjadi persoalan, keberadaan tiang bubu ini telah menelan korban akibat dari mengganggu pelayaran," tegas Wabup.
Melalui Rakor hari ini Wabup berharap persoalan ini bisa dicarikan solusinya, bagaimana keberadaan tiang bubu bisa digunakan oleh pengusaha dan keselamatan masyarakat yang melakukan perjalanan mengunakan jasa tranportasi laut tidak terancam akibat keberadaan tiang bubu yang patah namun tidak di cabut dan sulit dilihat saat air laut sedang pasang.
"Pada prinsipnya kita mau bagaimana semua usaha ini tetap berjalan namun, tidak berdampak bagi nelayan lain, pemasangan tiang bubu perlu di atur dengan benar sehingga jalur pelayaran tidak terganggu," pinta Wabup. Sementara itu, Kadiskanlut Provinsi Riau, Herman Mahmud mengaku bahwa keberadaan tiang bubu yang patah, Ditingalkan begitu saja dan tidak di cabut itu selama ini sering menimbulkan kecelakaan.
Dari data yang didapat, di perairan Rohil saat ini ada 212 partai tiang bubu yang berada di tiga Kecamatan dengan jumlah 6.973 kantong, 79 pengusaha serta 1.254 pekerja. Menyikapi kondisi ini dinilai perlu diambil langkah. "Langkah yang harus dilakukanya dengan cara mencabut tiang bubu khususnya yang berada di jalur pelayaran serta perlunya dilakukan penataan penempatan tiang bubu secara benar," sebutnya.
Dirinya juga menerangkan bahwasanya alat tangkap mengunakan tiang bubu di wilayah perairan Rohil ini sudah ada sejak lama dan bahkan sebelum Indonesia merdeka. Terlepas dari hal itu, berdasarkan UU Perikanan atau Permen KP nomor 18 tahun 2021, keberadaan tiang bubu 2 mil kebawah masuk dalam kategori nelayan kecil dan tidak harus duberikan izin namun cukup dengan pencatatan maupun pendataan.
"Namun demikian bukan berarti pemasangan tiang bubu bisa dilakukan sembarangan, harus melalui penataan yang benar," paparnya. Sempat terjadi perdebatan serta masukan-masukan dari peserta yang mengikuti Rakor tersebut, namun akhirnya dilakukan kesepakatan yaitu antara lain,: Pengusaha atau pemilik tiang bubu bersedia mencabut tiang bubu yang telah rusak danpatah yang berada di alur pelayaran.
Penertiban tiang bubu dengan menentukan zona tiang bubu dengan melibatkan masyarakat dan instansi terkait dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh stack holder terkait dan APH harus bersinergi untuk penyelesaian tiang bubu sehingga tidak ada perbedaan pendapat dan intervensi hukum apabila nantinya tim penertiban tiang bubu dalam pelaksanaan tugas penertiban.
Setelah pelaksanaan Rakor hari ini sesuai penjelasan Kadiskanlut Provinsi Riau akan melakukan koordinasi dengan Perhubungan Laut (Distrik Navigasi) terkait penetapan alur pelayaran serta masalah korban kecelakaan disebabkan oleh tiang bubu akan dibicarakan selanjutnya. (Erik)
