BANDUNG - Titik berat Perencanaan Strategi Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PW GNPK RI) Provinsi Jawa Barat adalah aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi menuju Indonesia Maju, Jabar Bebas Korupsi serta melahirkan para aktivis dan relawan pegiat anti korupsi yang handal, demikian di tegaskan Ketua PW GNPK RI Jawa Barat, Nana Supriatna Hadiwinata Sabtu (07/08/21) di Kantor Sekretariat GNPK-RI Jawa Barat.
Aspek-aspek strategis yang dimaksud meliputi kualitas personal dalam hal pengawasan masyarakat, kualitas moral dalam hal pengawasan masyarakat, penelitian aspek yang secara normatif merupakan prilaku korupstif penyelenggara negara dan pengabdian pada masyarakat serta publikasi kajian ilmiah tentang pencegahan korupsi.
Abah Nana, sapaan akrab Ketua PW GNPK-RI Jawa Barat ini menitik beratkan kepada Budaya Organisasi, Iklim Organisasi, dan Bidang Kerjasama Lintas Sektoral Organisasi guna menopang pergerakan organisasi dalam pencegahan korupsi khususnya di Jawa Barat. "Aspek-aspek tersebut bukanlah sesuatu yang saling terpisah tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dan saling menguatkan," ungkap Abah Nana saat digelarnya agenda Konsilidasi Organisasi bersama Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK-RI, Hery Arjuna Negara SH MH.
Adapun target capaian tersebut diharapkan dapat memberi pemahaman bahwa roda organisasi harus berjalan sesuai visi dan misi organisasi dari mulai pusat hingga daerah, agar lebih cerah (Insight to a Bright Future) menyongsong masa depan pergerakan organisasi seiring dan sejalan sesuai amanah AD/ART GNPK-RI,"terang Abah Nana.
"Tidak hanya sukses di dalam pencegahan, namun harus mampu memerangi korupsi yang semakin hari kian meningkat. Mulailah Tidak Korupsi Dari Diri Sendiri," pesan Abah Nana. Tak hanya itu, pengawasan melekat juga harus diperkuat guna pencapaian tujuan agar prilaku koruptif penyelenggara negara bisa diawasi sesuai amanah undang-undang, ingatnya lagi. Oleh karena itu, di harapkan agar semua pihak yang terlibat dalam pencapaian visi dan misi GNPK RI sesuai amanah AD/ART untuk terus meluruskan niat dalam setiap proses, agar ridho Allah benar-benar kita dapatkan, imbuhnya.
"Korupsi yang telah terjadi secara meluas, sistemik, dan kolutif telah merugikan keuangan Negara, perekonomian nasional, dan menghambat pembangunan nasional, sehingga dalam upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien diperlukan kerja sama erat antara seluruh elemen masyarakat," ungkapnya. GNPK RI sebagai Ormas yang fokus terhadap pencegahan korupsi bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK RI, Hery Arjuna Negara SH, MH dalam pertemuan bersama jajaran pengurus GNPK RI Jabar menyebutkan, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, GNPK RI sangat membutuhkan kerja sama dan bantuan institusi lain maupun bantuan dari berbagai pihak. GNPK-RI dalam Pencegahan Korupsi dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, khususnya pada penyelenggara lembaga nasional.
"lembaga pendidikan atau dunia universitas serta para pegiat anti korupsi dalam upaya percepatan pencegahan tindak pidana korupsi sangatlah diharapkan," akunya. Peran GNPK-RI sebagai salah satu implementasi kerjasama, diantaranya melalui peran aktif 34 Pengurus Wilayah yang telah berdiri dalam kegiatan pemcegahan tipikor dalam rangka pengawasan dan mendorong transparansi peradilan di Indonesia.
Selain itu, seluruh Pimpinan Wilayah dan Daerah serta para pengurus GNPK-RI di Indonesia diharapkan mampu berkontribusi dalam kajian terkait tindak pidana korupsi maupun eksaminasi/bedah kasus terhadap putusan peradilan dan secara mandiri membangun Pusat Studi yang mengusung isu fokus anti Korupsi. "Kerjasama dalam bidang pencegahan korupsi antara lain melalui Pendidikan Anti-korupsi, penelitian, sosialisasi dan partner kampanye antikorupsi," paparnya.
Sedangkan dalam bidang Penindakan dalam hal pemberian keterangan kepada penyidik sesuai fakta serta dokumen yang jelas, baik itu hasil investigasi, klarifikasi atau lapdumas yang masuk ke GNPK-RI. Berbagai kegiatan pencegahan korupsi juga secara aktif dilakukan oleh GNPK-RI, misalnya kampanye, sosialisasi, pendidikan anti korupsi dan kegiatan lainnnya yang terus menerus menginisiasi, mendorong, meningkatkan gerakan anti Korupsi yang lebih masif.
"GNPK-RI sebagai mitra strategis dalam pencegahan dan pelaporan dugaan korupsi juga melaksanakan kegiatan mengkonsolidasikan berbagai pihak yang memiliki kepedulian yang sama untuk bersama memerangi Korupsi," sebutnya. Salah satu rekomendasi penting sebagai hasil dari pertemuan konsolidasi Waketum GNPK-RI bersama Jajaran Pengurus Wilayah Jabar adalah mendorong bidang kajian yang berfokus pada isu anti Korupsi dan mengembangkan model-model pendidikan anti korupsi.
Memperkuat peran pengawasan masyarakat dalam pencegahan korupsi sekaligus pengawalan laporan pengaduan masyarakat serta meningkatkan sinergi antara lembaga terutama dengan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejagung dan Bareskrim Polri guna memperkuat pengawasan melekat peranan serta masyarakat dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.
Selain itu berbagi pengalaman inisiasi, pembentukan dan pengembangan pusat kajian anti Korupsi di masing-masing wilayah dan merumuskan rencana kerjasama pencegahan korupsi antar Pusat Kajian anti korupsi pimpinan pusat dengan wilayah serta daerah, tandasnya.*(mac/editor:erik)
