ROKAN HILIR - Menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa Anggaran Dana Hibah Sosial Penanganan Covid 19 yang di gelontorkan Pemprof Riau untuk Kabupaten Rohil tahun anggaran 2020 sebesar Rp29 Milyar justru hanya di gunakan sebesar Rp4,6 Milyar saja, sedangkan sisanya Rp24 milyar lagi dikembalikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ke Pemerintah Provinsi Riau melalui Kasda dan apa yang sesunguhnya terjadi, kenapa dana sebesar itu tak bisa di pergunakan hingga harus di kembalikan. Jika dana itu tersalurkan barang kali sangat banyak masyarakat Rohil yang terbantu semasa pandemi Covit 19 berlangsung di tahun lalu.
Tidak hanya bagi masyarakat awam, bahkan hal ini turut mengundang perhatian serius pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Rohil saat beberapa waktu lalu para wakil rakyat ini bersama-sama menemui Bupati Rohil, Afrizal Sintong dan Wakil Bupati, H Sulaiman di Bagansiapiapi, guna menanyakan langsung terkait apa yang sebenarnya menyebab hal tersebut karna hal itu di nilai sangat aneh bagaimana bisa Pemkab Rohil tak bisa mengunakan anggaran yang hanya tinggal di gunakan saja.
Adapun wakil rakyat yang datang menemui Bupati dan wakil bupati Rohil tersebut diantaranya Karmila Sari, Abu Khoiri, Husaimi Hamidi, Syafrudin Poti dan anggota lainya. Tidak hanya sebatas pertemuan biasa antara anggota DPRD Riau, bupati dan wakil bupati akan tetapi juga digelar hering dengan Pemkab di Kantor bupati Rohil yang berada di kawasan pingir Sungai Rokan, Komplek Perkantoran Batu Enam, tepatnya pada Senin (28/6/2021) lalu di Bagansiapiapi.
Pada kesempatan hering tersebut anggota DPRD Riau mempertanyakan terkait dengan Anggaran Dana Hibah Sosial Penanganan Covid 19 yang hanya di gunakan sebesar Rp4,6 Milar tersebut. Mengutip tangapan Anggota DPRD Riau, Syafruddin Poti seperti yang di terbitkan medis online ayoberbagi.co.id terbitan Senin (28/6/2021), dirinya mengaku sangat heran dengan persoalan itu dan bahkan tertanya-tanya terkait sebabnya kenapa.
"Anggaran Rp29 Milyar dari APBD Riau yang di hibahkan untuk penanganan Covit 19 bagi Kabupaten Rohil hanya terpakai atau di salurkan Rp4,6 Milyar saja, sedangkan sisanya di kembalikan lagi ke Pemrof melalui Kasda. Tentu hal ini menimbulkan tanya bagi kita mengapa bisa demikian," kata Syafruddin Poti.
Bahkan pengembalian dana tersebut turut menimbulkan canda karna dikaitkan dengan Kabupaten Rohil yang dinilai cukup kaya akan sumber daya alam salah satunya minyak bumi. Akan tetapi terlepas dari persoalan tersebut, anggota DPRD Dapil Rohil dari berbagai Parpol ini begitu kuat keingin tauanya terkait apa penyebab sesunguhnya sehinggalah bupati, Afrizal Sintong bersama wakil bupati memberika jawaban yang konon katanya pokok persoalan yang menyebabkan dikembalikannya dana itu akibat dari persoalan yang barang kali tergolong sepele yakni masalah data penerima.
Dari penjelasan bupati, kendala yang di hadapi Pemkab Rohil sehingga dana hibah itu tak bisa di salurkan 100 persen mulai dari adanya masyarakat yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), adanya data ganda serta persoalan singkatnya waktu yang di berikan Pemprof Riau untuk melengkapi administrasi data penerima sebelum dana bantuan bisa di salurkan.
Menyikapi persoalan itu, tentu dapat di simpulkan tidak siapnya Pemkab Rohil dalam menghadapi situasi yang membutuhkan sikap sigap dan kerja cepat. Berkaca dari kelemahan tersebut pula, bupati menegaskan akan memperbaiki persoalan ini kedepanya yang barang tentu akan di tunggu realisasinya oleh seluruh rakyat Rohil dan pihak DPRD tentunya tak hanya dari Riau namun juga dari Rohil yang barang kali tak ingin kejadian serupa terulang di bawah kepemimpinan bupati baru yang di kenal dekat dengan rakyat ini.
Bahkan bupati juga turut mengungkapkan bakal meminta seluruh OPD terkait untuk melakukan inventarisasi dan memvalidasi data sembari berharap kedepan tak ada istilah pengembalian dana hibah seperti tahun 2020 dan menekankan seluruh OPD terkait untuk saling bahu membahu agar dana hibah seperti ini bisa terealisasi dan tersalurkan tampa harus dikembalikan.
Apa yang di sampaikan bupati Rohil ini tentu patut di ajungi jempol, namun apakah hal itu bisa di buktikan tentu tunggu dana hibah yang sama di salurkan bila memang kedepanya atau tahun ini masih ada. Tahun 2020 barang kali menjadi pengalaman yang barang kali akan terus diingat oleh seluruh masyarakat, tak hanya Rohil bahkan belahan dunia. Bagaimana tidak, akibat penyebaran Covit 19 banyak daerah harus memberlakukan Lock Down yang akibatnya tak dapatnya masyarakat melakukan aktifitas di luar rumah.
Ekonomi turut terjejas, masyarakat banyak yang stres mencari cara bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bila kondisi sebegini kembali terjadi tahun ini ataupun tahun depan tentu bantuan hibah dari manapun sumbernya harus benar-benar dapat di berdayakan Pemkab. Mengingat masyarakat tentu hanya bisa menopang hidup kepada pemerintah akibat tak bisanya melakukan aktifitas. Bila Pemkab tak siap ataupun tak mampu menyalurkan bantuan untuk kondisi seperti ini kedepanya sebaiknya harus di tinjau ulang soal larangan terhadap masyarakat untuk beraktifitas di luar rumah.
Hal ini karena ada persoalan kelangsungan hidup yang di pertaruhkan mengingat banyaknya masyarakat yang hidup di garis kemiskinan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, HM Junaidi Saleh yang di hubuni Rabu (30/6/2021) memberikan penjelasan yang sama dengan yang di sampaikan oleh bupati namun lebih rinci. Dirinya menerangkan bahwa dipulangkannya dana hibah untuk penanganan Covit 19 di tahun 2020 itu selain alasan data masyarakat yang ganda karna terdetekti melalui sistem onlaine adanya alasan lain yang membuat dana itu tak bisa di gunakan hingga 100 persen.
"Pertama persoalan data ganda karna bantuan ini kan datanya melalui sistem online. Persoalan lainya adalah yang menerima bantuan dari dana hibah ini tidak boleh menerima bantuan yang sama sebelumnya," jelas Junaidi. Ditambahkan Junaidi lagi, data penerima bantuan ini diusulkan langsung oleh pihak Desa atau Kelurahan, bisa saja nama penerima tidak sesuai dengan KTP, tidak memiliki KTP, nama yang tidak sesuai, data ganda dan lain sebagainya.
"Kenapa lama, mengingat banyaknya temuan data ganda dan tidak sesuai data yang di serahkan pihak Desa atau Kelurahan yang kemudian di serahkan Pemda ke pihak Bank itu dikembalikan lagi untuk di data ulang atau di perbaiki," akunya. Junaidi mengaku sebenarnya data penerima sudah final hanya saja, setelah dilakukan Kris cek ulang banyak yang sudah menerima bantuan sebelumnya.
Oleh sebab itu, hanya sebagian kecil saja yang bisa di salurkan setelah datanya di cocokan. Akibatnya karena banyak data ganda dan yang tidak sesuai dengan kriteria berhak menerima bantuan itu dananya di kembalikan, ungkap Junaidi Saleh seraya mengaku bahwa bantuan hibah yang sama sampai saat ini belum ada di alokasikan Pemprov untuk Rohil. (Erik)
