ROKAN HILIR — Setelah sekian lama dan sempat menjadi banyak pertanyaan berbagai kalangan dan masyarakat, akhirnya Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Suyatno, Amp dan DPRD tandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Platfom Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021, Selasa (09/03/2021) melalui Rapat Paripurna Dewan dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD yang digelar di ruang sidang Gedung DPRD Rohil pinggiran Sungai Rokan, Komplek Perkantoran Batu Enam, Bagansiapiapi.
Sidang Paripurna Dewan yang digelar sekitar pukul 16.30 Wib tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohil, Maston dan didampingi Wakil Ketua II, Basiran Nur Effendi dan Wakil Ketua III DPRD Rohil, Hamzah, SH, MM,. serta turut dihadiri seluruh anggota DPRD, para Asisten dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohil.
Sebelum di teken KUA PPAS tahun anggaran 2021 ini lebih dulu dibahas oleh anggota Dewan sehingga sampailah pada titik persamaan persepsi dan pemahaman terhadap dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Selanjutnya dapat segera di aplikasikan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pada APBD tahun 2021. Dalam kontek pelaksanaan pembangunan daerah, implementasi otonomi daerah merupakan momentum strategis dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah memberikan implikasi kepada Daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai kebutuhan sendiri. Setelah dilakukanya penandatanganan persetujuan bersama Bupati dan DPRD Rohil yang di tandatangani langsung oleh Bupati, Ketua DPRD dan dua Wakil Ketua DPRD selanjutnya akan dilakukan tahapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebelum akhirnya disahkan.
Bupati, H. Suyatno, Amp dalam kesempatan itu, mengarahkan kepada seluruh OPD untuk senantiasa mengikuti berbagai tahapan. "Jadi kepada pejabat tinggi pratama dilingkungan Pemkab Rohil diantaranya, eselon II untuk tetap berada di tempat kecuali ada hak yang prinsip," pinta bupati.
Terlepas dari hal tersebut, saat ditanyai terkait kenapa APBD Rohil tahun anggaran 2021 lambat disahkan, bupati menegaskan bahwa tidak ada sebuah niat untuk memperlambat APBD 2021.
"Kemarenkan sudah kita sampaikan KUA PPAS, tapi karena mungkin masalah waktu kita disibukkan. Jadi tidak ada sedikitpun niat di hati pemerintah untuk memperlambat proses APBD 2021 ingat itu dan jangan di plintir. Masing-masing punya kesibukan dan membutuhkan waktu," kata bupati.
Antara Tim Panggar DPRD dengan pemerintah daerah semuanya sudah sepakat secara maraton diselesaikan dan jika tidak ada arah melintang Senin ini APBD tahun anggaran 2021 jam 10.00 Wib akan disahkan dan kemudian jam 13.00 Wib akan langsung diantar ke Provinsi untuk proses selanjutnya.
"Sekali lagi saya tekankan bukan ada niat macam-macam terhadap APBD 2021. Bisa dibuka dan dibedah buku APBD itu semua Kecamatan masuk program dan tidak ada tinggal Kecamatan ini dan itu semua merata. Bagai manapun APBD sangat dinantikan masyarakat terutama sekali pemerintah dan DPRD," aku bupati.
Kemudian saat di singgung adanya pengurangan anggaran terhadap APBD 2021, bupati menjelaskan bahwa hal itu terjadi akibat adanya penanganan Covid 19 dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
"Hal ini tidak hanya terjadi di Rohil saja, semua daerah juga terjadi devisi anggaran yang di akibatkan oleh penanganan Covid 19 ini," tandas bupati.
***(Erik)
