Keterlambatan Pengesahan APBD Rugikan Masyarakat, M Amin Himbau BPK Riau Buka Mata


ROKAN HILIR — Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tahun anggaran 2021 dinilai sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, salah satu fungsi alokasi APBD tersebut ialah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja. Menyikapi persoalan ini, pihak Tim Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di himbau untuk dapat mencermati kondisi ini secara utuh dan menilai setiap tahapan alur Penyusunan APBD Kabupaten Rohil mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. 

Himbauan tersebut di sampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Rohil, M Amin pada Minggu (21/02/2021) di Bagansiapiapi. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa fungsi APBD Kabupaten/Kota jelas M Amin, terdiri dari beberapa fungsi, yang mana diantaranya terdiri dari fungsi otoritas dimana APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun tersebut. Selanjutnya fungsi perencanaan, dimana APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan di tahun tersebut.


Kemudian fungsi pengawasan, dimana fungsi yang satu ini menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. "Ada pula fungsi alokasi, ini yang terpenting karena dalam fungsi ini APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan perekonomian," terang M Amin. 

Sama pentingnya dengan fungsi distribusi, kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan yang terakhir fungsi stabilisasi, menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Jika kita tarik salah satu dari fungsi di atas untuk fungsi alokasi dan distribusi ini tentu sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat khususnya Rohil sebagai pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.

"Kesimpulannya keterlambatan pengesahan APBD Rohil 2021 tentunya fungsi alokasi dalam peningkatan daya dukung dan daya dorong ekonomi masyarakat Rohil sangat jelas terhambat. Apa lagi dibeberapa Kecamatan di Rohil masyarakatnya sangat bergantung pada alokasi APBD ini," sebutnya.


Sudah pasti, hal ini juga berakibat tidak tersedia lapangan kerja sehingga dapat menyebabkan diantaranya banyak buruh bangunan yang tidak bekerja alias menganggur sementara disisi pelayanan publik tidak tertutup kemungkinan terjadi hambatan akibat tidak tersedianya alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk menunjang pelayanan publik yang prima.

"Makanya kita menghimbau pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Riau untuk mencermati dan penilaian terhadap keterlambatan pengesahan APBD Rohil sehingga dapat ditemukan hambatannya untuk solusi dimasa mendatang," saran M Amin sembari menambahkan juga di pandang perlu untuk dilakukan penelitian secara detil penggunaan alokasi anggaran dalam setiap tahapan yang tersebar pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga sampai ketingkat Kecamatan. 

Sebab, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp10,3 milyar untuk seluruh OPD hingga tingkat Kecamatan sesuai yang tercantum pada Struktur APBD Rohil Tahun anggaran 2020. Alokasi anggaran ini diperuntukan pada beberapa kegiatan yang diantaranya untuk kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan, Musrenbang RKPD Kabupaten, Penyusunan/Evaluasi RPJMD, Penyusunan Renja/Evaluasi Renja OPD, Penyusunan RKA/DPP SKPD, KUA/PPAS.

Termasuk penyusunan Perda APBD, Penyusunan Perbup APBD, Laporan Keuangan Semesteran/Akhir Tahun, Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD, dan lainnya yang nilai alokasinya patut untuk dilakukan evaluasi. "Artinya jangan alokasi yang begitu besar namun hingga saatnya salah produknya belum terselesaikan dengan baik," pungkas M Amin.


***(Erik)



Nama

Advetorial,18,Advevetorial,21,Batam,5,Bengkalis,419,Berita,1828,Biografi,18,Bisnis,87,Dumai,731,Dunia,81,Editorial,17,Hukum,1162,Inhil,99,Inhu,41,Kampar,137,Kepri,12,Kuansing,70,Kuliner,8,Lifestyle,93,Meranti,68,Nasional,1597,Nasionall,1,Olahraga,200,Opini,2,Pekanbaru,623,Pelalawan,217,Pendidikan,55,Peristiwa,268,Politik,147,Rau,1,Redaksi,5,Riau,2258,Rohil,508,Rohul,67,ROKAN HILIR,1,Siak,113,Sumatera,161,Sumatera Barat,2,Teknologi,70,Traveling,55,Video,71,
ltr
item
Analisariau: Keterlambatan Pengesahan APBD Rugikan Masyarakat, M Amin Himbau BPK Riau Buka Mata
Keterlambatan Pengesahan APBD Rugikan Masyarakat, M Amin Himbau BPK Riau Buka Mata
https://1.bp.blogspot.com/-yf0k-aiPOuA/YDHpUIHT41I/AAAAAAAALrw/xfeXI9cl2PESunaXJSpYMm-MrGW_y9AagCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210221-WA0007.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-yf0k-aiPOuA/YDHpUIHT41I/AAAAAAAALrw/xfeXI9cl2PESunaXJSpYMm-MrGW_y9AagCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG-20210221-WA0007.jpg
Analisariau
http://www.analisariau.com/2021/02/keterlambatan-pengesahan-apbd-rugikan.html
http://www.analisariau.com/
http://www.analisariau.com/
http://www.analisariau.com/2021/02/keterlambatan-pengesahan-apbd-rugikan.html
true
8225591636268580222
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy