BANDUNG — Berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat dari Kabupaten Kuningan kepada Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Propinsi Jawa Barat, terkait adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kuningan.
Ketua GNPK-RI Jawa Bararat (Jabar) Nana Supriatna Hadiwinata menjelaskan terkait keterlibatannya dalam pelaksaanaan bansos untuk penanganan Covid-19 yang anggarannya bersumber dari Pemkab. Kuningan Tahun Anggaran T/A 2020.
Karena adanya informasi yang beredar di Media Masa Kab. Kuningan, bahwa ditemui ada dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan DPRD Kab. Kuningan, dan keterlibatannya dalam pelaksanaan bansos untuk penanganan Covid-19 yang anggarannya bersumber dari Pemda Kab. Kuningan TA 2020.
"Atas dasar itu, kami GNPK-RI Jawa Barat sebagai Mitra Kerja Penegak Hukum berkewajiban untuk menyikapinya permasalahan yang terjadi di Kab. Kuningan," jelas Nana, pada (21/07/2020).
"Langkah awal sesuai dengan SOP yang kami miliki, kami telah melayangkan surat kepada Ketua DPRD Kab. Kuningan perihal Pemberitahuan Klarifikasi, namun pada hari ini kami mendapat balasan surat jawaban dari Ketua Dewan yang isinya menunda pertemuan tersebut menjadi di bulan Agustus 2020 mendatang," kata Nana.
Jawaban surat tersebut menurutnya sangat lucu karena tidak menentukan waktu yang tepat, tanggal berapa, dibulan Agustus.
"Hal ini sudah kami prediksi sebelumnya, karena kami sudah memahami tentang sikap ini, silahkan saja pak Ketua Dewan yang terhormat, untuk berbuat apapun juga karena itu adalah hak seseorang," katanya.
Namun pihaknya dalam waktu dekat, akan tetap menyampaikan Laporan Pengaduan, karena pihaknya telah memiliki 2 (dua) alat bukti awal sebagai dasar laporan kepada Penegak Hukum (Gakum).
"Pada hari ini 22 Juli 2020 Ketua Timsus Tipikor GNPK-RI Jabar, sudah saya perintahkan untuk membuat kajian hukumnya, untuk segera digelar perkara agar layak sebagai laporan pengaduan," terang Nana.
"Untuk itu saya tegaskan siapapun itu yang terlibat nantinya, maka para pejabat yang diduga berprilaku koruptif ini agar bersiap siap untuk berpindah tidur. Siapapun itu KORUPSI harus dicegah dan dilawan, hanya ada satu solusi "KORUPTOR DIHUKUM MATI SAJA" Salam Antikorupsi," tutupnya.
***(tim/gnpk-ri)
Editor : Ingatan
