 |
| Keterangan Foto: Ramli (kiri) Supartik (Kanan). |
DUMAI — Warga yang terkena dampak pembangunan pelebaran Jalan sangat menyesalkan kinerja Tim Appresial, dimana hasil pengukuran dan pendataan penentuan lokasi tambahan jalan tol Dumai-Pekanbaru seksi 6 kini yang terkena dampak pelebaran jalan warga RT 08 Kelurahan Kampung Baru komplain karena diduga ada kekeliruan dari Tim Appresial dalam menilai bangunan. Bahkan ada dilakukan pengukuran secara sepihak karena tidak disaksikan pemilik Tanah dan Bangunan. Ditemukan kejanggalan bahwa ukuran bangunan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
Karena itu warga yang terkena dampak protes dan minta ditinjau ulang pengukuran bangunan rumah dan tanah yang terkena dampak. Hal senada disampaikan Ramli keberatannya, karena ukuran bangunan rumah miliknya tertulis dalam hasil kegiatan pendataan awal penentuan lokasi tambahan jalan yang dikeluarkan dinas PUPR Bidang Cipta Karya, ada dicoret.
Menurut Ramli, "Luas rumah total tertulis 427,75 m² dan ada tulisan tangan diluar kolom 201,2 m² ini bukti yang mencurigakan kenapa harus dicoret-coret," kata Ramli dengan nada kesal.
Ramli menambahkan, "Bahwa luas rumah total miliknya sesuai kegiatan pendataan awal penentuan lokasi tambahan Jalan sudah dipertanyakan kepada Kepala Kantor BPN Dumai pada bulan April lalu, namun tidak mendapat respon untuk ada solusinya," ujar Ramli didampingi istri tercintanya Nursiti saat dikonfirmasi awak media, pada Rabu (03/06/2020) di Sukamaju, Kelurahan Kampung Baru.
"Masalah ini jelas berdampak merugikan karena itu tetap menuntut Tim Appresial dan pihak Dinas PUPR Bidang Cipta Karya Dumai agar dilakukan pengukuran ulang," tegas Ramli.
Perbandingan dengan hasil pengukuran rumah tetangganya bernama Tukimin / Ramli S. tidak ada dicoret-coret bahkan tertulis rinci spesifikasi bangunan. Sehingga ia heran ukuran rumahnya tidak ada spesifikasi bangunan.
"Ini harus diluruskan sebab 'semakin kentara ada kejanggalan dari kinerja pihak Tim Appresial', dari segi ukuran luas rumah yang dicoret tanpa ada penjelasan ini sangat keliru dan harus ditinjau ulang," tegasnya.
Terkait banyaknya temuan yang berakibat merugikan pemilik bangunan dan tanah, membuat warga RT 08 Kampung Baru khususnya 10 KK yang terkena dampak bangunan pelebaran jalan tidak tinggal diam dan terus berupaya menuntut keadilan. Mereka tidak akan menyerah meski berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan untuk pembangunan pelebaran jalan di RT 08 Kampung Baru.
"Kami tidak menghambat pembangunan dan tidak ada berencana menghalang-halangi pembangunan, tetapi tolong digaris bawahi bahwa yang membutuhkan tanah (Lahan) untuk pelebaran jalan seharusnya bersikap adil dalam menentukan nominal harga ganti rugi," kata Supartik.
Selain itu lanjut Supartik didampingi Nursiti bahwa, "Konpensasi usaha bagi yang terkena dampak juga tidak setimpal, lain lagi temuan ukuran bangunan banyak yang tak sesuai, bahkan rumah semi permanen ada dibuat pula permanen. Seperti rumah milik tetangga Nursemi," sebutnya.
Dari fakta-fakta ini, diduga ada indikasi "Pilih Kasih" sebab banyak temuan yang tentu merupakan bentuk perbuatan yang tidak adil dan penuh kejanggalan. Fakta dilapangan setiap ada pertemuan dikantor Camat Bukit Kapur, kantor Lurah Kampung Baru dan dikantor Walikota, bahwa pihak Tim Appresial selalu mengedepankan kalau tidak setuju Nominal Harga Ganti rugi silahkan Menuntut ke Pengadilan. "Ini selalu senjata pamungkas mereka untuk melemahkan kita," tegas Supartik memperjelas.
"Keberatan kita sudah dilaporkan kepada pihak BPN dan PPK pengadaan tanah serta mantan ketua RT 08 dan pihak kantor lurah Kampung Baru maupun Kecamatan Bukit Kapur, tidak pernah ada memberikan solusi yang tercermin bisa dibilang ada rasa adil," ujar Supartik dan Munir.
Padahal jelas bahwa bangunan dan lahan milik warga yang terkena dampak dibutuhkan oleh Tim Appresial, tetapi gara-gara warga meminta nominal harga yang setimpal bukan ada respon yang adil dari pihak tim Appresial, tidak ada titik terang untuk keberatan yang diajukan warga yang terkena dampak pelebaran jalan tersebut. Yang selalu diucapkan pihak Tim Appresial, hanya satu kalimat saja silahkan menuntut ke Pengadilan.
Menuntut kepengadilan ini tidak tepat, sebab masyarakat tidak ada perkara kata warga terkena dampak pembangunan Pelabaran Jalan itu. "Masyarakat tidak ada melakukan kejahatan, masyarakat tidak ada menghilangkan atau menggelapkan hak orang lain, tanah dan bangunan rumah masyarakat serta usaha masyarakat terkena dampak tidak ada pertimbangan yang sesuai untuk menentukan nominal harga bentuk ganti kerugian bangunan, tanah dan konpensasi usaha," tegas Supartik, Sinaga, Bambang dan Waldi, Munir didampingi Ramli saat dikonfirmasi awak media ini.
Kesimpulan warga terkena dampak meminta Tim Appresial meninjau ulang, nominal harga bentuk ganti kerugian yang diterbitkan Tim Appresial, KJPP, dan minta dilakukan pengukuran ulang terhadap bangunan dan tanah yang terkena dampak, terkhusus tanah dan bangunan milik 10 KK yang tidak setuju nominal harga yang diterbitkan tim Appresial. Hingga berita ini diekspos kepala dinas PUPR Kota Dumai dan Kabid Cipta Karya PUPR Kota Dumai serta Kepala BPN Dumai dan Lurah Kampung Baru belum dapat dikonfirmasi.
***(DAS)
Editor: Ingatan
