PEKANBARU - Forum Masyarakat Bersih (FORMASI) Riau pada Kamis (12/03/2020) tanggapi rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan yang akan membelikan mobil Dinas baru kepada Camat, Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan anggaran Rp. 3 milliar lebih.
Dikutip dari media GoRiau.com, "Selain mobil camat, juga pengadaan mobil untuk pak Kapores dan pak Kajari," ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Saharuddin SH MH, Kamis (12/3/2020).
Lebih lanjut ia menjelaskan, Pemkab Pelalawan telah menganggarkan Rp 3 miliar lebih melalui APBD Pelalawan 2020 untuk pembelian mobil dinas untuk 12 camat, Kapolres dan Kajari.
Dalam hal ini, Direktur Formasi Riau DR, Muhammad Nurul Huda, SH, MH, angkat bicara, menurut Huda pembelian mobil dinas baru oleh pemkab pelalawan tersebut baiknya ditunda dulu, karena masih banyak rakyat yang miskin, serta masih banyak juga yang putus sekolah karena berbagai persoalan, mungkin salah satunya karena biaya dan masih banyak juga yang belum bekerja.
"Kan masih banyak masyarakat yang miskin, banyak juga yang putus sekolah mungkin karena biaya, nah dengan adanya rencana pemkab membeli mobil dinas begitu, tentu ini sangat melukai hati rakyat, ada baiknya ditunda dulu pembelian mobil dinas tersebut." kata Huda
Huda menilai kinerja pejabat publik tidak diukur dengan mobil dinas baru dan bagus, melainkan pekerjaan sebagai pelayan masyarakat, mengayomi masyarakat serta memuaskan masyarakat dan program anti korupsi berjalan dengan maksimal.
"Lagi pula, mobil dinas yang lama kan masih ada, Ya..ada baiknya yang lama diberdayakan dan diperbaiki, lagian kinerja pejabat publik tidak diukur dengan mobil dinas, tapi apakah pekerjaan tersebut sudah bisa memuaskan rakyat atau tidak, dan program anti korupsi sudah berjalan dengan maksimal atau belum, saya melihat program pencegahan korupsi saja belum maksimal dilakukan." sambung Huda.
"Karena itu, sebaiknya jika pemda tetap memaksa beli mobil dinas, saya sarankan pihak-pihak yang diberikan mobil dinas tersebut menolak untuk menggunakan mobil dinas tersebut." tutup Huda yang merupakan dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR).
***(alx)
