BANDUNG - Tingginya angka kejahatan korupsi di Indnosia sampai saat ini dan banyaknya para pejabat yang kena Opersasi Tangkap Tangan (OTT) oleh lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Propinsi Jawa Barat,
menyelenggarakan pembekalan Timsus Tipikor untuk berpartisipasi agar penyelenggaraan pemerintahan di Jabar bebas korupsi, bertempat di Hotel Baltika, jalan Gatsu Bandung pada hari Sabtu, Minggu (17/02/2019) kemarin.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Pimpinan Pusat H M Basri Budi Utomo AS; SIP, Sekjend Afrizon Aroes SH, serta rombongan, turut hadir juga Komisioner Kepolisian Nasional (Komponas) Dede Farhan Aulawi, yang juga Ketua Pembina GNPK RI dan seluluruh pengurus se Jabar.
Ketum GNPK RI Pusat, H M Basri Budi Utomo AS, SIP, dalam sambutannya kepada seluruh peserta pembekalan
Adhok Teamsus Tipikor dibentuk untuk menindaklnjuti dan menyelesaikan permasalahan internal dan eksternal organisasi dengan menggunakan strategi senyap.
"Teamsus dibentuk untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang melingkupi pengurus juga memberikan manfaat bagi Pimpinan Wilayah/Pimpinan Daerah (PW/PD), dengan memberikan motifasi, dorongan, dukungan moral dalam memimpin dan mengelola organisasi," kata Basri , Senin (18/02/2019) kemarin.
Basri juga menjelaskan, Teamsus dibentuk untuk mengisi kekosongan gerakan yang terjadi didaerah-daerah tertentu, sehingga tindakan Teamsus akan menjadi gerakan pemicu secara kolosal.
^Legal standing Teamsus berdasarkan SK PP GNPK-RI berikut didalamnya lengkap yang menjadi tupoksinya, sehingga kefakuman Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, diharapkan dapat dibangkitkan kembali, dengan menambal dan menutup segala kekurangan PW dan PD secara maksimal,"jelasnya.
Basri menegaskan, Pergerakan GNPK-RI diseluruh tanah air dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dijaga bersama eksistensinya, Jangan sampai kobaran api semangat yang sedang membara ini menjadi redup dan sirna, akibat tertiup surga para politisi yang sedang berkompetisi berjualan pepesan kosong ditahun politik 2019.
"Api semangat yang berkobar akan terus merambat dan membakar setiap sumbu jaringan kepengurusan GNPK-RI yang sudah terstruktur dan terbentuk hampir merata diseluruh tanah air, sehingga eksistensi pergerakan GNPK-RI secara kolosal akan menjadi momok menakutkan bagi para koruptor dan kroninya, Namun sayang, kobaran api semangat yang sudah membara hampir merata diseluruh tanah air, telah diredupkan dari dalam oleh pengurusnya sendiri, akibat kepentingannya untuk memenangkan pertandingan dengan segala cara yang dihalalkan demi meraih sebuah kursi panas," tegasnya.
Mengantisipasi agar tidak diredupkan dan dipadamkannya api semangat pergerakan antikorupsi akibat sikap inkonsistensi personil elit pengurus PW/PD GNPK-RI oportunis dan cenderung memanfaatkan organisasi hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dalam meraih jabatan kursi panas.
Sehingga menjadi tantangan bagi setiap pengurus GNPK-RI untuk memimpin dan mengelola organisasi dengan tuntunan yang benar, sehingga perilaku baiknya akan menjadi tontonan tauladan
Dalam dua bulan kedepan, akan diterbitkan 10 Peraturan Organisasi (PO) secara bertahap dan lengkap, yang meliputi,
PO GNPK-RI No.4 / 2018
Tentang :
Alamat Email Permanen Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.
PO GNPK-RI No.5 / 2019
Tentang :
Mekanisme Pembentukan Pengurus, Pengangkatan Pengurus, Pergantian Pengurus, Pembekuan Pengurus dan Pemberhentian Anggota Pengurus.
PO GNPK-RI No.6 / 2019
Tentang :
Kantor Sekretariat, Posko Pengaduan, Atribut Organisasi, Alat Peraga Sosialisasi, Media Masa, Media Online, Penerbit dan Percetakan.
PO GNPK-RI No.7 / 2019
Tentang :
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pengawasan Masyarakat, Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
PO GNPK-RI No.8 / 2019
Tentang :
Pendidikan Latihan Khusus (Diklatsus), Pembekalan Dasar (Pedas), Pembinaan Tekhnis (Bintek) dan Sertifikasi Keahlian Pengurus GNPK-RI.
PO GNPK-RI No.9 / 2019
Tentang :
Manajemen Tata Kelola Administrasi Organisasi GNPK-RI.
PO GNPK-RI No.10 / 2019
Tentang :
Manajemen Pengelolaan Keuangan Organisasi GNPK-RI.
PO GNPK-RI No.11 / 2019
Tentang :
Tata Cara Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah GNPK-RI.
PO GNPK-RI No.12/2019
Tentang :
Badan Usaha Otonom Koperasi, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Yayasan Sosial dan Lembaga Pendidikan Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI).
PO GNPK-RI No.13 / 2019
Tentang :
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) GNPK-RI.
PO merupakan peraturan tekhnis yang akan dijadikan pedoman bagi setiap pengurus disemua tingkatan dalam memimpin dan mengelola organisasi, sehingga maksud dan tujuan organisasi turut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas juga bersih dari KKN, menuju terwujudnya kehidupan berbangsa serta bernegara dengan aman, adil, makmur dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali," pungkas Basri.*(rs/tim)
