JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) gelar rapat Kelompok Kerja (Pokja) bidang Sarana dan Prasarana, di Ball Room Hotel Diraja, Jakarta Selatan, Senin ( 26/11/2018).
Rapat Pokja pembahasan bidang sarana dan prasarana antara Kompolnas bersama Polri yang diagendakan selama 2 hari ini, di mulai tanggal 26 hingga 27 November 2018.
"Agenda dalam Raker tersebut membahas fungsi yang menangani Sarpras atau logistik dalam suatu organisasi, tentu sangat vital dalam mendukung terlaksananya tugas operasional dengan lancar," kata Komisioner Kompolnas RI, Dede Farhan, Selasa (27/11/2018).
Dede yang merupakan penanggung jawab acara menegaskan,
Kompolnas sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk memberi saran dan pertimbangan kepada Presiden terkait arah bijak strategis Kepolisian Republik Indonesia, di bidang anggaran, SDM dan Sarpras menyelenggarakan rapat pokja.
Dijelaskannya juga, fungsi ini seringkali tidak terlihat meskipun perannya sangat signifikan, jika melihat definisi dari The Council of Logistic Management (CLM), yang mendefinisikan manajemen Sarpras atau logistik sebagai bagian dari proses supply chain yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan keefisienan dan kefektifan aliran serta penyimpanan barang, pelayanan dan informasi terkait dari titik permulaan (point of origin) hingga titik konsumsi (point of consumption) dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan.
"Dengan definisi di atas, maka jelas bahwa tugas yang diemban oleh fungsi sarpras atau logistik ini tidak mudah, termasuk fungsi sarpras di Polri sangat strategis," katanya kembali.
Dijelaskannya kembali, selaku penanggung jawab kegiatan menyatakan, bahwa tujuan dari Pokja ini adalah dalam rangka menginventarisir berbagai kendala dalam pengadaan barang dan jasa di Polri, lalu bersama mencari solusi untuk melakukan perbaikan.
Diungkapkannya juga, dalam menyelesaikan suatu masalah tentu tidak bisa diselesaikan sendiri, oleh karena itu kita perlu untuk selalu berkoordinasi dengan setiap fungsi yang terkait.
Terkait materi yang disampaikan Dede, perlunya untuk melakukan program perbaikan berkesinambungan (Continuous Improvement) dalam proses pengadaan barang dan jasa yang perlu dilakukan oleh semua fungsi.
“Tidak ada yang terbaik, tapi pasti ada yang lebih baik, jadi spiritnya bahwa kita harus secara terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, konsep sederhananya bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan kualitas pengadaan, efisiensi/ penghematan dalam proses pengadaan, dan mempercepat proses pengadaan agar barang/ jasa yang diperlukan bisa sampai tepat waktu," katanya menambahkan.
Dia juga mengatakan, pentingnya melakukan Audit Vendor terhadap seluruh vendor untuk memenuhi standar mutu internasional yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001 : 2015, dimana pemenuhan persyaratan ini sebagai jaminan terhadap barang atau jasa yang diterima Polri dari para vendornya.
"Perlu disiapkan SDM untuk melakukan proses Audit Vendor ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, jadi rapat pokja sarpras ini tidak bisa dilakukan hanya dengan satu kali ketemu lalu semua selesai, karena sangat diperlukan rapat dan koordinasi lanjutan untuk lebih mengimplementasikan konsep ini," kata Dede.
Terakhir dikatakannya, sinergitas Kompolnas dan Polri yang sudah berlangsung dengan baik selama ini harus dipertahankan dalam rangka mewujudkan Polri yang Profesional dan Mandiri, atau di internal Polri dikenal dengan istilah Promoter. (rdk/hendra)
