Hasan Basri / Foto : Istimewa |
Ketua Bidang Pembina Aparatur Organisasi HMI Cab.Dumai Hasan Basri mengatakan. Dia meminta Walikota Dumai benar-benar mengontrol dalam penggunaan dana CSR.
Dan CSR kalau kita kaji sederhana, umpama ada 30 perusahan yg aktif di dalam lingkungan wilayah Kota Dumai. Setahun saja setiap perusahan mengeluarkan dana 1 M x 30 P dalam satu tahun 30 M dana bergulir.
"Tujuannya bagus, CSR digunakan untuk kebaikan masyarakat. Namun dana CSR kecenderungannya di luar APBD tidak bisa di kontrol.
Ketika dana CSR sulit dikontrol, menurutnya, fungsi DPRD akan menjadi lemah. "Legislatif di daerah dan inspektorat sering kesulitan saat melakukan pengawasan ataupun audit terhadap dana CSR," ujarnya.
Dia menilai, bukanlah dana CSR yang rawan untuk dikorupsi, melainkan cash back atau diskon dari proyek infrastruktur. "Kalau hanya mengandalkan anggaran daerah, tidak bisa jalan. Kita juga butuh menggandeng CSR-CSR itu. Yang penting jelas peruntukannya," pungkasnya.(red/br)