JAKARTA - Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK) RI melakukan kunjungan kerja ke gedung Merah Putih Kamis, (16/11/2017) dengan agenda utama menyampaikan dukungan dan audensi kepada pimpinan KPK.
Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) sebagai Ormas antikorupsi dengan jaringan organisasi nasional dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia, siap sebagai garda terdepan untuk menjaga eksistensi KPK dalam memberantas korupsi di Republik Indonesia.
“Selanjutnya, 1.000 advokat GNPK-RI yang tersebar di 34 (Tiga puluh empat) propinsi siap menjadi relawan aktif untuk memberikan bantuan hukum terhadap pimpinan KPK. Apabila terjadi kriminalisasi dan/atau tindakan rekayasa hukum lainnya,” kata Ketua Umum GNPK-RI H.M.Basri Budi Utomo, AS.SIP.
GNPK-RI saat menyampaikan dukungan dan audensi kepada pimpinan KPK. (foto:gin)
Menurut Basri, para aktifis GNPK-RI dari 34 propinsi rencananya akan ber-audensi dengan pimpinan KPK secara terbuka, guna memproklamirkan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa wajib diberantas dengan dukungan sepenuh hati dari seluruh rakyat Indonesia.
Adapun pelaksanaan audensi diserahkan waktunya kepada Pimpinan KPK untuk
dijadwalkan, dengan jumlah aktifis GNPK-RI dari 34 propinsi ditambah 500 orang.
dijadwalkan, dengan jumlah aktifis GNPK-RI dari 34 propinsi ditambah 500 orang.
Ditempat terpisah, menurut Ketua GNPK- RI Perwakilan Jawa Barat, Nana Supriatna Hadiwinata menyampaikan keprihatinan atas perlakuan para okum penyelenggara negara korup maupun kroninya terhadap kinerja KPK dalam memberantas korupsi, sehingga pemberantasan korupsi dirasakan terhambat dan tidak berjalan sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya.
“Kami secara terbuka akan memproklamirkan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa wajib diberantas dengan dukungan sepenuh hati dari seluruh rakyat Indonesia.” kata Nana.
Usai menyampaikan dukungannya kepada KPK, kunjungan Ormas GNPK-RI ditutup dengan sosialisasi di beberapa DPD yang ada di wilayah DKI dan Jabar.
Untuk menyambut Hari Anti Korupsi Indonesia (HAKI), bulan Desember 2017 mendatang. KPK akan menggelar selama dua hari di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 11-12 Desember 2017, dimana GNPK RI diundang secara khusus untuk menghadiri HAKI dan rencananya akan di hadiri oleh Presiden, Jokowi Widodo.
Untuk mempersiapkan agenda tersebut, GNPK-RI akan menghadirkan dari perwakilan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota. Diperkirakan kurang lebih 250 anggota. (Kontroversinews/gin/eka)
