Pembagian sertifikat tanah di Car Free Day hari ini merupakan rangkaian dari kebijakan pemerintah Jokowi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia
Di Bali Presiden secara langsung telah membagikan 5.903 sertifikat, di Kaltara dan Kaltim 1.535 sertifikat, di Riau 6.000 sertifikat, Jawa Tengah 2.500 sertifikat, di Jember 2.850 sertifikat, di Tasikmalaya 2.533 sertifikat. Target Jokowi hingga akhir 2017 sudah selesai 5 juta sertifikat untuk tanah Rakyat dan 2018 minimal 2 juta sertifikat lagi.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, SH mengatakan mensertifikasi tanah Rakyat adalah kebijakan yang bukan saja menunjukan keberpihakan pada Rakyat melainkan juga menjadi kebijakan yang sangat cerdas dan mampu menjawab berbagai permasalahan mendasar Rakyat.
Menurut Adian mensertifikatkan tanah Rakyat adalah bagian dari upaya mencegah konflik agraria dan secara otomatis akan membuat harga tanah Rakyat meningkat 3 hingga 6 kali lipat dari pada saat tanah itu tidak ada sertifikat. "Artinya asset yang dimiliki Rakyat bukan saja kuat secara hukum tapi secara bersamaan juga meningkat drastis," ujar Adian dalam press rilisnya yang diterima Analisa Riau, Minggu (20/8).
Dikatakan Adian sertifikasi tanah memberikan Rakyat posisi hukum yang sangat kuat sehingga tidak mudah dipermainkan oleh mafia mafia hukum ketika suatu saat ada tuntutan hukum atas tanah Rakyat.
Selain itu, memberikan sertifikat pada tanah milik Rakyat adalah upaya pencegahan kongkrit dalam melawan mafia tanah yang umumnya dibackingi oleh pemilik modal besar. "Di tahun tahun berikutnya kita berharap kesewenang-wenangan pengusaha hitam yang suka merampas tanah Rakyat tak lagi terjadi," ujarnya.
Menurut Adian, Apa yang dilakukan oleh Jokowi memang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang Presiden. Tanah yang bersertifikat jika dibutuhkan bisa dianggunkan di Bank menjadi pinjaman modal untuk Rakyat dalam mengembangkan usaha tanpa melalui renternir berbunga tinggi yang selama ini membuat usaha Rakyat tidak mampu berkembang.
"Pemimpin menurut versi Jokowi bukanlah pertambahan berat badan si pemimpin tapi bagaimana si Pemimpin mampu membuat Rakyat yang dipimpinnya menjadi sehat, kuat dan "gemuk" melalui berbagai program infrastruktur mulai dari ribuan kilometer jalan, puluhan bandara dan pelabuhan, jalan tol dan sebagainya, pengelolaan BBM satu harga,termasuk program sertifikasi Tanah Rakyat," imbuhnya.*** (rilis)
