 |
| Nana Supriatna Hadiwinata Ketua GNPK-RI Jawa Barat |
BANDUNG (AR) - Ketua Gerakan Nasional Pencegahanan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Jawa Barat Nanang Supriatna Hadiwinata meminta Wakil Ketua DPR RI mengungkap LSM "bayaran" yang diduga kerap menerima aliran dana dari KPK.
Hal itu disampaikan terkait tudingan Fahri Hamzah yang menyatakan memiliki data valid tentang adanya sebuah LSM yang dibayar KPK untuk membela dan mendukung KPK dan selalu memberikan tepuk tangan atas setiap kinerja KPK.
" Fahri Hamzah harus segera mengungkapkan kepada publik agar masyarakat tahu siapa LSM "bayaran" tersebut. Jangan asbun (asal bunyi,red) karena ini menyangkut kredibilitas lembaga" ujar NS Hadiwinata kepada wartawan Rabu (26/7).
Menurut NS Hadiwinata, publik berhak tahu terkait kebenaran informasi tersebut karena juga menyangkut nama baik dan kinerja LSM dan lembaga anti rasuah tersebut. Disisi lain juga berkaitan dengan wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI.
"Bila tidak berani menyebutkannya akan berdampak parah bagi Fahri selaku pimpinan dan Lembaga DPR itu sendiri. Ini sangat penting agar tidak menjadi fitnah" ujarnya.
Berkaitan dengan itu, NS Hadiwinata menegaskan bahwa Ormas GNPK-RI adalah ormas yang independen dan terbuka bagi siapapun tidak digaji oleh Pemerintah atau dibayar oleh pihak manapun.
GNPK-RI akan mendukung penuh kinerja positif lembaga manapun tanpa pamrih. Untuk itu dia berharap kepada Pemerintah baik pusat maupun daerah dan aparat penegak hukum, dapat menjadikan GNPK RI sebagai mitra yang baik dalam melakukan sosio kontrol terhadap penyelenggaraan negara.
"Kami meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk segera melaporkan kepada Pimpinan Pusat atau kepada aparat Penegak Hukum bila mendapati adanya Relawan GNPK-RI yang melakukan perbuatan melawan hukum," tukasnya.***(red)
