 |
JAKARTA, AnalisaRiau.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berencana menyusun narasi sejarahnya dari zaman pra kemerdekaan sampai dengan saat ini, dari Volksraad lembaga perwakilan yang dibentuk Belanda, Chuo Sangi In pada zaman Jepang sampai dengan saat ini. Ide ini digagas Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, saat menerima Ahli Sejarah Susanto Zuhdi beserta timnya, yang juga melibatkan Sekjen DPR RI Achmad Djuned, dan Kepala BKD Johnson Rajagukguk di Ruang Kerja Fadli Zon, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Fadli beserta ahli sejarah memiliki kesepahaman yang sama bahwa sejarah lembaga perwakilan merupakan bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. "Saya kira ini harus dituliskan sebagai bagian dari perjalanan bangsa, karena bangsa yang sudah memilih jalan berdemokrasi pasti harus ada parlemennya. Dan itulah saya kira urgensi untuk membuat sejarah DPR, sehingga semuanya tercatat, tentu saja dengan akurat. Dibuat dengan ahlinya, dalam hal ini juga bekerja sama dengan perguruan tinggi Universitas Indonesia," jelas Fadli, Jumat (26/5/2017).
Wakil Ketua Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ini mengatakan sejarah yang akan disusun diharapkan dibuat secara komprehensif. Sehingga bisa menjadi rujukan bagi para peneliti tentang sejarah parlemen Indonesia.
"Rencana untuk membuat sejarah DPR, dari zaman pra kemerdekaan, sampai zaman kemerdekaan, zaman pra kemerdekaan ada Volksraad ada Chuo Sangi In. Kemuadian zaman kemerdekaan ada masa tahun 1945-1949, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa orde baru, reformasi sampai sekarang," ungkap Fadli.
Adapun poin yang akan disampaikan dalam buku yang akan disusun tersebut terkait dengan fungsi dan tugas, kemudian pristiwa-peristiwa menonjol, dan tragedi besar di lembaga perwakilan. Fungsi dan tugas, tentang pencapaian legislasi, apa saja yang diputuskan. Misalnya terkait dengan fungsi pengawasan, atau postur anggaran, yang waktu itu diputuskan bersama pemerintah.
Buku sejarah lembaga perwakilan yang akan disusun ini adalah sejarah kelembagaan yang dikeluarkan resmi oleh DPR. Ahli Sejarah Susanto Zuhdi menyampaikan, dia bersama tim akan menulis sejarah DPR sesuai dengan kaidah penulisan sejarah. (humas),
