 |
| Keterangan Foto: Bangunan rumah terkena dampak pelebaran jalan hingga kini belum terealisasikan ganti ruginya. |
DUMAI — Hingga kini masih menantikan kepastian tentang nasib warga masyarakat ada 10 KK yang tidak setuju nilai penggantian wajar bidang-perbidang tanah dari KJPP, Tim Apresial. Sudah hampir 3 bulan sampai sekarang belum ada titik terang, bahkan warga berharap dilakukan peninjauan ulang karena ukuran bangunan dan tanah, dari milik sebagian warga yang terkena dampak “tidak sesuai dengan yang sebenarnya”.
Menurut warga masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan ini saat dikonfirmasi pada Jumat (01/05/2020), segera melapor kepada Ketua DPRD Dumai dan BPN serta kepada Wakil Walikota Dumai dan juga kepada Camat Bukit Kapur karena banyak kejanggalan kinerja pendataan dan survey yang berdampak merugikan masyarakat.
"Hal tersebut juga karena penilaian tim Apresial yang terkesan tidak adil dan tidak professional," ujar anggota warga RT 08 Kelurahan Kampung Baru yang tidak setuju nominal harga yang diterbitkan Tim Apresial tersebut.
 |
| Keterangan Foto: Warga yang terkena dampak pembangunan pelebaran jalan, saat di wawancarai oleh wartawan. |
Lanjut anggota warga masyarakat di RT 08 Sukamaju Kelurahan Kampung Baru ini, "yang terkena dampak proyek pelebaran jalan sepertinya diperlakukan sesuka-sukanya, sebab bangunan rumah diukur ada tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Juga dalam data ukuran yang ditulis tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Harga nilai penggantian atau ganti rugi bangunan dan tanah belum setimpal pula, serta konpensasi usaha," ujar Ramli dan Bambang, Waldi didampingi Munir, menuturkan pada awak media.
 |
| Keterangan Foto: Supartik yang korban tanahnya diganti rugi untuk jalan Tol tahun 2018, "Seharga Setengah Bungkus Rokok Per Meter" dan juga usahanya terkena dampak pelebaran jalan di RT. 08 Kelurahan Kampung Baru, tapi nominal ganti ruginya tidak sesuai. |
Terkait adanya peninjauan ulang yang dilakukan pengukuran ulang oleh tim petugas pada senin 20 April 2020 terhadap rumah permanen milik Mindi Sarmaulina Malau, "Ini juga menjadi bukti nyata bahwa tim Apresial melakukan peninjauan ulang," kata warga masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan tersebut.
 |
| Keterangan Foto: Rumah Supiyatun, permanen ada usaha tetapi tidak ditulis dalam data KJBP. Nominal harga yang diterbitkan KJBP masih belum sesuai. |
"Karena itu kita sepakat dan tetap bersatu meminta pada tim Apresial dan pihak terkait yang berwenang, agar melakukan pengukuran dan pendataan ulang rumah permanen, dan semi permanen, serta usaha (warung) yang terkena dampak pelebaran jalan," tegas Masyarakat yang terkena dampak proyek pelebaran Jalan memperjelas.
Dikatakan warga itu lagi, "Bahwa tidak akan mundur satu langkah pun kalau tidak ada respon positif, maka kami yang tidak setuju nominal harga yang diterbitkan tim Apresial tetap bertahan tidak setuju dan tidak bisa ditawar-tawar," ujarnya.
Seperti ditegaskan Supartik, "Masalah nominal harga tidak sesuai sudah kita sampaikan ke pihak Kelurahan Kampung Baru tapi tidak ada respon maka untuk itu kami akan melapor kembali kepada Walikota Dumai dan Ketua DPRD Dumai, meminta dilakukan Hearing dikantor DPRD Dumai dan juga segera kita laporkan ke Komnas HAM di Jakarta," tegas Masyarakat warga RT 08 Sukamaju Kelurahan Kampung Baru, Kota Dumai.
***(DAS)
Editor: Ingatan
